Berita

ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurthi Yudhoyono dalam audiensi bersama Komisoner Komisi Pemilihan umum (KPU), di Ruang Aula Utama kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3)/RMOL

Politik

Beri Penjelasan Dan Serahkan SK Partai Demokrat Ke KPU, AHY: Kami Tidak Mencari Sensasi

SENIN, 08 MARET 2021 | 15:46 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Kedatangan Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurthi Yudhoyono bersama 34 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) hari ini bertujuan untuk menjelaskan kedudukan hukum partai berlambang mercy ini.

Hal itu disampaikan sosok yang kerap disapa AHY tersebut dalam audiensi bersama Komisioner KPU di Ruang Aula Utama kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (8/3).

"Kedatangan kami siang hari ini menunjukan betapa seriusnya perjuangan Partai Demokrat menghadapi ujian atau ancaman terhadap kedaulatan partai kami. Mungkin bapak ibu sekalian juga mengikuti dalam waktu sebulan terakhir," ujar AHY.


Putra sulung Presiden keenam Susilo Bambang Yudhoyono ini menjelaskan kepada para Komisioner KPU bahwa pihaknya telah mengumpulkam data terkait upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat sejak 1 Februari 2021 yang lalu.

"Laporan yang kami himpun tentang adanya serangan pengambilalihan Partai Demokrat secara tidak sah yang melibatkan aktor utama kader dan lebih tepatnya mantan kader, karena mereka sudah diberhentikan dari partai karena perilaku buruk berdasarkan fakta integritas parpol," paparnya.

Selain itu, AHY menyebutkan keterlibatan pihak eksternal partai yang dalam hal ini ialah Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Moeldoko, karena dalam kegiatan yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) di Deliserdang, Sumatera Utara, dipilih dan menerima jabatan ketua umum.

"Bukan hanya melibatkan orang dalam. Tapi kini yang membedakan keterlibatan langsung aktor eksternal KSP Moeldoko yang memiiki niat mengambil alih Partai Demokrat," tuturnya.

Oleh karena itu, AHY menegaskan kedatangannya ke KPU dan juga sebelumnya ke kantor Kementerian Hukum dan HAM sebagai upaya mempertegas kedudukan hukum Partai Demokrat yang berada di bawah kepemimpinannya.

"Kami tidak dengan sengaja ataupun berupaya mencari sensasi, panggung mendramatisasi keadaan, itu bukan karakter DNA kami. Tapi memang ada masalah serius,"demikian AHY menambahkan.

Dalam pertemuan ini, AHY dan jajarannya disambut baik oleh empat orang Komisioner KPU, yang diantaranya Plt Ketua Ilham Saputra, Hasyim Asyari, Viryan Aziz dan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

Populer

Mantan Jubir KPK Tessa Mahardhika Lolos Tiga Besar Calon Direktur Penyelidikan KPK

Rabu, 24 Desember 2025 | 07:26

Mantan Wamenaker Noel Ebenezer Rayakan Natal Bersama Istri di Rutan KPK

Kamis, 25 Desember 2025 | 15:01

Sarjan Diduga Terima Proyek Ratusan Miliar dari Bupati Bekasi Sebelum Ade Kuswara

Jumat, 26 Desember 2025 | 14:06

Kejagung Copot Kajari Kabupaten Tangerang Afrillyanna Purba, Diganti Fajar Gurindro

Kamis, 25 Desember 2025 | 21:48

8 Jenderal TNI AD Pensiun Jelang Pergantian Tahun 2026, Ini Daftarnya

Rabu, 24 Desember 2025 | 21:17

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

UPDATE

Kepuasan Publik Terhadap Prabowo Bisa Turun Jika Masalah Diabaikan

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:46

Ini Alasan KPK Hentikan Kasus IUP Nikel di Konawe Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:17

PLN Terus Berjuang Terangi Desa-desa Aceh yang Masih Gelap

Minggu, 28 Desember 2025 | 13:13

Gempa 7,0 Magnitudo Guncang Taiwan, Kerusakan Dilaporkan Minim

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:45

Bencana Sumatera dan Penghargaan PBB

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:27

Agenda Demokrasi Masih Jadi Pekerjaan Rumah Pemerintah

Minggu, 28 Desember 2025 | 12:02

Komisioner KPU Cukup 7 Orang dan Tidak Perlu Ditambah

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:45

Pemilu Myanmar Dimulai, Partai Pro-Junta Diprediksi Menang

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:39

WN China Rusuh di Indonesia Gara-gara Jokowi

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:33

IACN Ungkap Dugaan Korupsi Pinjaman Rp75 Miliar Bupati Nias Utara

Minggu, 28 Desember 2025 | 11:05

Selengkapnya