Moeldoko di lokasi KLB Demokrat, Sibolangit/Net
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditantang untuk mengungkap adanya dugaan gratifikasi dalam Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara, Jumat lalu (5/3).
Dugaan gratifikasi begitu kuat karena diketahui ada bagi-bagi uang di lokasi KLB. Ditambah pernyataan dari beberapa inisiator KLB yang membenarkan adanya pemberian uang kepada peserta dengan alasan operasional.
"Uang dari mana Moeldoko bisa menyelenggarakan KLB ilegal itu dengan mengerahkan banyak orang dari wilayah timur Indonesia? Sedangkan dia hanya seorang KSP. Jika ada sponsornya, berarti sudah terjadi tindak pidana suap atau gratifikasi terhadap dirinya," ucap kader Partai Demokrat Medan, Arief Tampubolon, Senin (8/3), dikutip
Kantor Berita RMOLSumut.
Koordinator Wilayah (Korwil) Gerakan Transparansi Anggaran Rakyat ini menilai, tidak adanya tindakan pembubaran KLB ilegal di tengah pandemi Covid-19 oleh instansi pemerintah makin menambah kecurigaan adanya dugaan suap yang mengalir ke oknum-oknum instansi terkait.
"KPK harus membuktikan dugaan suap atau gratifikasi itu tidak terjadi menjelang hingga berlangsungnya KLB ilegal Sibolangit. Ke oknum-oknum mana saja aliran dana itu mengalir sehingga KLB ilegal di tengah pandemi Covid-19 tidak bisa dibubarkan. Atau jangan-jangan KPK juga sudah terkondisikan?" papar Arief.
Selain itu, lanjut Arief, KPK harus juga menyelidiki kepala daerah yang diduga terkondisikan oleh panitia pelaksana KLB ilegal yang diam dan tutup mata dengan adanya kerumunan di tengah pandemi Covid-19.
"Jika ada kepala daerah menerima janji atau uang dari panitia pelaksana KLB ilegal, ini bisa diusut tuntas oleh KPK, dan jika ada juga intervensi atau ancaman ke kepala daerah, Kapolri Jenderal Listyo bisa mengungkapnya," katanya.
Arief juga menyesalkan adanya pengerahan massa dari Ormas Pemuda Pancasila (PP) ke lokasi KLB ilegal yang mengadang kader Partai Demokrat yang sah hingga nyaris terjadi bentrokan.
"Alur pengerahan massa Ormas PP ini juga menjadi tanda tanya, siapa yang mengerahkan sehingga polisi tak berdaya membubarkannya. Setelah ada perintah dari pimpinan PP Pusat, barulah pembubaran massa PP bisa dilakukan. Artinya, ini semua sudah terkondisikan, tidak mungkin cuma-cuma tanpa biaya semua itu," tandasnya.
