Berita

Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali/Net

Politik

Bantah Dukung Moeldoko, Nasdem: Demokrat Hanya Satu Di Bawah Kepemimpinan AHY

SENIN, 08 MARET 2021 | 13:15 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Partai Nasdem hanya akan berkoalisi dengan partai yang terdaftar secara legal di Kementerian Hukum dan HAM.

Begitu dikatakan Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR RI Ahmad Ali menyikapi isu Nasdem akan memberikan dukungan pada Kepala Staf Presiden Moeldoko yang baru saja diklaim sebagai ketua umum Partai Demokrat.

Moeldoko mengambil alih secara paksa Partai Demokrat melalui kongres luar biasa (KLB) yang berlangsung di Sibolangit, Deliserdang, Sumatera Utara.


Usai KLB ilegal itu, Partai Nasdem diisukan akan mendukung Moeldoko untuk pencalonan Pilpres 2024 mendatang dan berkoalisi dengan Partai Demokrat.

“Kami, sekali lagi konteks kepartaian akan mengikuti partai yang sah menurut hukum. Kalau ditanya hari ini Nasdem mengakui hanya satu Demokrat yaitu di bawah kepemimpinan AHY yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM,” ucap Ahmad Ali kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (7/3).

Ahmad Ali mengatakan Partai Nasdem akan berhati-hati membangun koalisi dengan partai politik untuk hajat di 2024 mendatang.

“Jadi, kami tidak mungkin akan membangun koalisi dengan partai tanpa identitas. Jadi, sekali lagi Nasdem akan berhati-hati dengan hal tersebut, jadi kira ingin kemdian memastikan betul Nasdem akan berkoalisi dengan prtai yang insyaAllah clear,” katanya.

Dia menambahkan, bahwa Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mendengar kabar tidak menyenangkan dari Partai Demokrat, merasakan keprihatinan yang mendalam.

“Kami parpol Pak Surya kemarin ketika mendengar kabar itu, kebetulan saya di samping beliau di pulau. Beliau kaget luar biasa, dan prihatin luar biasa, atas tragedi itu,” tandasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

Drone Emprit Temukan Manipulasi Konteks dalam Penyebaran Video Ceramah JK

Sabtu, 25 April 2026 | 02:37

Patroli AS di Selat Malaka Langgar Kedaulatan RI

Sabtu, 25 April 2026 | 05:15

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

UPDATE

Industri Sawit Terintegrasi Disiapkan PTPN di Sei Mangkei

Kamis, 30 April 2026 | 22:15

Gubernur NTB Tolak Cabut Laporan Aktivis Kemanusiaan

Kamis, 30 April 2026 | 21:41

APBN Tekor Rp240,1 T, Kemenkeu Tiadakan Konferensi Pers

Kamis, 30 April 2026 | 21:37

DPR Soroti Peran Strategis Proyek Danantara bagi Industri dan Lapangan Kerja

Kamis, 30 April 2026 | 20:41

Sejarah Hari Pendidikan Nasional 2 Mei, Asal Usul dan Peran Ki Hadjar Dewantara

Kamis, 30 April 2026 | 20:21

Mitigasi Dampak Perubahan Iklim, PLN-UNOPS Dorong Utilisasi EBT Nasional

Kamis, 30 April 2026 | 20:16

Apa Itu Sinkhole yang Muncul Kebun Warga Gunungkidul Yogyakarta?

Kamis, 30 April 2026 | 19:46

Sejarah Outsourcing dari Zaman Kolonial hingga Jadi Tuntutan di Hari Buruh 2026

Kamis, 30 April 2026 | 19:32

Kebijakan Energi RI Terjebak Pola Pikir Jangka Pendek Menahun

Kamis, 30 April 2026 | 19:27

Komisaris PT Loco Montrado Dicecar KPK soal Pengembalian Kerugian Negara Rp100 Miliar

Kamis, 30 April 2026 | 19:25

Selengkapnya