Berita

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump/Net

Dunia

Trump Minta Partai Republik Tak Gunakan Namanya Untuk Galang Dana

MINGGU, 07 MARET 2021 | 08:17 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah meminta tiga organisasi Partai Republik untuk berhenti menggunakan namanya untuk mengumpulkan dana.

Seorang penasihat Trump mengungkap, pengacara mantan presiden itu telah mengirim surat cease-and-desist ke Komite Nasional Republik, Kampenye Kongres Republik Nasional, dan Kampanye Senat Republik Nasional sebagai teguran pada Jumat (5/3).

Surat itu menuntut agar mereka berhenti menggunakan nama dan potret Trump dalam email penggalangan dana dan barang dagangan.


Politico sebelumnya melaporkan Trump marah karena organiasi itu mendukung politisi yang ikut memakzulkannya atas kasus hasutan pemberontakan di Capitol Hill pada 6 Januari.

"Presiden Trump tetap berkomitmen kepada Partai Republik dan memilih konservatif America First, tetapi itu tidak memberi siapa pun, teman atau musuh, izin untuk menggunakan kemiripannya tanpa persetujuan eksplisit," kata penasihat itu kepada Politico, seperti dikutip Reuters.

Partai Republik telah terpecah belah setelah kerusuhan Capitol Hill yang menewaskan lima orang.

DPR memakzulkan Trump karena dianggap bertanggung jawab menghasut pemberontakan, menggunakan pidato menjelang kerusuhan yang berisi klaim kecurangan pemilu. Meski upaya pemakzulan itu gagal di Senat.

Trump juga berselisih dengan sejumlah politisi Republik, termasuk Perwakilan Liz Cheney yang mendukung pemakzulan, dan Pemimpin Minoritas Senat Mitch McConnel yang menyebut Trump bertanggung jawab atas kerusuhan.

"Mitch adalah seorang politikus yang suram, cemberut, dan tidak tersenyum, dan jika Senator Republik akan tetap bersamanya, mereka tidak akan menang lagi," kata Trump bulan lalu.

Meski memiliki berbagai pertikaian dengan Partai Republik, Trump telah menegaskan tidak akan membuat partai baru, alih-alih siap untuk menyatukan Partai Republik.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya