Berita

Moeldoko bersama Presiden Jokowi dalam satu kesempatan/Net

Politik

Ketua Joman: Tindakan Moeldoko Tidak Baik, Berbahaya Bagi Presiden Jokowi

SABTU, 06 MARET 2021 | 19:37 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Relawan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal yang mendapuk Moeldoko sebagai Ketua Umum berbaya bagi Presiden.

Ketua Jokowi Mania (Joman), Immanuel Ebenezer mengungkapkan, baru pertama kali di era reformasi, pejabat Istana terlibat langsung merebut partai politik.

"Dengan segala hormat, apa yang dilakukan Moeldoko tidak baik. Ini jelas pastinya bisa mengganggu pikiran Presiden Jokowi," kata Noel, Sabtu (6/3).


Dirinya meyakini Jokowi sama sekali tidak terlibat dalam KLB ilegal.

Ia menegaskan, salah jika Istana dituduh mengintervensi konflik Demokrat.

Aktivis '98 ini meyakini bahwa perebutan Partai Demokrat adalah konflik internal lama.

Salah satu sebabnya, kata Noel, tentu ada syahwat keinginan menuju pasar bebas Pilpres 2024.

"Saat ini, banyak tokoh yang bersiap diri menuju 2024. Salah satunya, mungkin Moeldoko," jelas Noel.

Dirinya juga menganalisa ada perangkap politik yang disadari atau tidak disadari oleh Moeldoko sendiri.  

Kata Noel, Moeldoko terjebak dalam desain politik SBY.

"SBY ingin membesarkan anaknya. Desain kontruksi konflik seperti ini harusnya mudah terbaca oleh Moeldoko. Sayang beliau terjebak dalam syahwatnya," ungkap Noel.

Noel menjelaskan, konflik ini pastinya akan memunculkan persepsi publik SBY teraniaya oleh elite politik yang berkuasa.

Kalau narasi teraniaya ini dimainkan secara piawai oleh kelompok SBY, maka akan menguntungkan AHY untuk bertarung di Pilpres 2024.

"Kita lihat saja siapa yang menang dalam pertarungan opini ini. Pastinya ini bakal panjang, menguras energi Moeldoko sendiri," ucapnya.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

KPK Dikabarkan Kembali Gelar OTT di Sumut

Kamis, 02 Juli 2026 | 20:50

UPDATE

Uang Tunai Rp476 Miliar, Emas Batangan, Dokumen dan Foto Keluarga Disita dari Rumah di Sentul

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:24

Beredar Kabar Mantan Sekjen MPR Maruf Cahyono Hari Ini Ditahan

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:15

KPK Panggil Mulyono di Kasus Suap Audit BPK Pemkab Muara Enim

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:11

ASN PPPK Layak Peroleh Jaminan Pensiun

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:09

Koruptor Berkedok Penegak Hukum Pengkhianat Terbesar Bangsa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:07

Tanya Seputar Jaksa

Kamis, 09 Juli 2026 | 12:00

Respons Santai Usulan Jawa Barat jadi Tatar Sunda, DPR: Fokus Kerja Sajalah!

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:57

MPR dan MK Sepakat Tak Saling Intervensi Kewenangan Lembaga

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:41

Masih Digodok DPR, Publik Diminta Tak Khawatir Usulan Kenaikan BPIH 2027

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:31

KPK Sita 12 Ribu Dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing

Kamis, 09 Juli 2026 | 11:22

Selengkapnya