Berita

Presiden Jokowi dengan KSP Moeldoko dalam satu kesempatan di Istana Negara/Net

Politik

Kata Irma Suryani, Manuver Moeldoko Gak Ada Sangkut Paut Jokowi

SABTU, 06 MARET 2021 | 18:20 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Politisi Partai Nasdem Irma Suryani menyarankan agar Moeldoko mengundurkan diri sebagai Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Hal ini penting agar tidak menyeret-nyeret Presiden Joko Widodo sebagai atasan langsung Moeldoko.

"Karena menurut saya, sikap politik Moeldoko adalah urusan dan tanggung jawab pribadi yang bersangkutan dan
sikap politik tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan Presiden serta institusi kepresidenan dan Kantor Staf Presiden (KSP)," kata Irma dalam keterangan tertulis, Sabtu (6/3).

Irma mengaku yakin, kalau Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.

Irma mengaku yakin, kalau Presiden Joko Widodo tidak mungkin mencampuri urusan pribadi Moeldoko yang mengambil alih Partai Demokrat.

"Situasi di dalam Partai Demokrat merupakan masalah dan urusan internal Partai, yang tidak ada hubungannya dengan Presiden dan Lembaga Kepresidenan," tandas Irma.

Ia mengingatkan, KSP sebagai institusi negara tetap harus profesional menjalankan tugas untuk mengawal program-program strategis nasional.

"Saya yakin, Presiden tetap menjunjung tinggi dan menghormati prinsip demokrasi, termasuk dalam relasinya dengan partai politik, dengan tidak mencampuri masalah internal partai," tandas Irma.

Namun demikian, Irma juga prihatin prahara yang kini menimpa Partai Demokrat. Ia menilai bahwa setiap partai politik pasti memiliki aturan yang tertuang di dalam AD/ART yang menjabarkan bagaimana proses Kongres Luar Biasa (KLB) itu bisa terjadi.

"Semoga Partai Demokrat dapat melalui semua dinamika politik ini dengan baik, karena sejatinya klausul tentang KLB juga diatur dalam AD/ART setiap partai politik," pungkas Irma.


Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya