Peneliti senior LIPI Siti Zuhro/Repro
Kegiatan sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara yang diduga didalangi oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko dinilai membuat publik kebingungan.
Pasalnya, jika ditinjau dari perspektif demokrasi yang adalah bagian dari produk reformasi 1998 dimana Indonesia menganut sistem multipartai.
Fakta tentang adanya acara sepihak yang klaim sebagai KLB versi Sumut itu memang tidak lazim.
Demikian disampaikan Peneliti Senior LIPI Prof Siti Zuhro dalam serial diskusi Polemik MNC Trijaya FM bertajuk "
Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini" pada Sabtu (6/3).
"KLB kemarin yang digelar membingungkan kita semua. Dari perspektif demokrasi, peristiwa KLB Sumut ini bisa dikatakan sebagai anomali politik dan demokrasi. Tentu tidak lazim," kata Siti Zuhro.
Siti Zuhro menguraikan, ketidaklaziman acara yang diklaim KLB Sumut itu ditengarai oleh aturan yang tidak mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat.
Selain itu, Siti Zuhro juga menyoroti Ketua Umum yang dimunculkan juga bukan dari kader Demokrat.
"Ini tentu, untuk pegiat politik pegiat demokrasi, intelektual, akademisi yang belajar demokrasi, ini membingungkan. Dilihat dari perspektif Demokrasi juga peristiwa KLB Sumut sangat memprihatinkan," tuturnya.
"Mengapa? karena melanggar kaidah dan peraturan sebagaimana tercantum dalam AD/ART partai. KLB telah menafikan etika norma dan menjungkirbalikkan peraturan partai. Tentu publik tidak hanya dibuat bingung dan keprihatinan muncul dengan atraksi politik semacam ini," sambung Siti Zuhro.
Menurutnya, publik tidak hanya dibuat bingung dan prihatin atas atraksi politik yang ditunjukkan oleh para elite politik semacam itu.
Siti Zuhro menengarai, tindakan KLB ilegal itu disebabkan karena hanya memikirkan perhelatan Pemilu 2024 mendatang.
Sedangkan, saat ini Indonesia masih dilanda pagebluk Covid-19 yang tak kunjung teratasi, terutama dampak yang ditimbulkannya.
"Jadi hanya para elite yang berkompetisi di era new normal saat ini yang mana semua masyarakat berjibaku menanggulangi dampak Covid-19 sementara elitenya hanya bersaing luar biasa untuk 2024," sesalnya.
"Jadi karena syahwat politik yang tak terkendali seperti ini, lalu dimuntahkan dalam sebuah atraksi politik yang sangat tidak menarik dan membebani masyarakat dan menguras energi perhatian masyarakat," demikian Siti Zuhro.
Selain Siti Zuhro, turut hadir secara virtual dan menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng, Pakar Hukum Tata Negara Prof Juanda, Anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.
