PUBLIK dihebokan dengan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Medan yang memilih Jenderal (Purn) sebagai Ketua Umum.
Moeldoko sendiri masih menjabat sebagai Kepala Staf Presiden (KSP) Istana.
Dari berbagai berita di media. KLB berjalan lancar dan sukses secara aklamsi memilih Moeldoko, mantan Panglima TNI di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
SBY sendiri adalah pendiri Partai Demokrat, mantan Ketua Umumnya dan masih menjabat sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
KLB-Medan sukses digelar, meski langgar Prokes yang selalu dianjurkan oleh Presiden Jokowi agar dapat di patuhi.
Polisi pun melakukan pembiaran atas Kongres Partai Demokrat yang melahirkan ketegangan dan konflik ini.
Kongres di lakukan di Medan, yang Walikotanya adalah Mantu Presiden Jokowi. Walikota turut amankan KLB? Karena takut Mertua? Hehehe
Publik mencatat; belakangan ini Partai Demokrat yang di Nahkodai Agus Harimurti Yudhoyono, (AHY) putera SBY ini, kritis atas sejumlah hal yang di lakukan oleh Rezim Jokowi di saat banyak partai lain cenderung cari aman, safety player. Apalagi banyak partai di DPR cuma jadi tukang stempel doang.
Apalagi SBY, sebagai mantan ketum Demokrat dan Mantan Presiden dua periode dan mantan Wapres JK, juga mantan Menko Kwik Kian Gie, Mantan Menko dan Ekonom Senior Dr Rizal Ramli serta mantan menteri Kelautan Susi Pujiastuti terdengar dan sangat kritis atas jalannya demokrasi di negeri ini.
Publik, lalu bertanya. Dengan membiarkan Moeldoko kepala KSP terpilih dalam KLB Demokrat di Medan itu, tidakkah Istana terlibat?
Atau memang Presiden Jokowi merasa risih dan terancam atas sikap kritis Partai Demokrat dan SBY turut membidani KLB itu?
Kalau tidak, KLB yang terjadi kerumunan di ruang tertutup dibiarkan? Dan Polisi tidak membubarkan, sebagaimana tindakan pembubaran yang dilakukan oleh Polisi di tempat lain atas pelanggaran Prokes?
Apakah KLB Demokrat ini adalah bagian dari strategi pembungkaman demokrasi oleh Rezim Jokowi agar siapapun tidak boleh kritik dan kritis atas jalan nya pemerintahan mantan Walikota Solo itu dan kini Kota Solo dipimpin putera- nya. Sehingga Partai Demokrat harus diberi pelajaran dengan cara di aduk-aduk dan dirusak?
Sungguh demokrasi di negeri akan terancam bangkrut, jika benar pembiaran KLB-Demokrat itu akibat dosa Demokrat yang kritis?
Istana dan Presiden Jokowi akan di anggap sebagai biang kerok rusaknya stabilitas politik dan keamanan nasional atas pembiaran KLB Demokrat.
Dan bisa dianggap KLB itu sebagai pengalihan isu atas sejumlah isu-isu besar yang goyahkan stabilitas kekuasaan saat ini.
Tidak bisa dihindari asumsi dan presepsi publik yang anggap Jokowi ngobok-ngobok Demokrat pake Moeldoko.
Berhenti bermain opera sabun Mas.
Muslim ArbiPenulis adalah pengamat sosial politik
