Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/RMOL

Politik

Andi Mallarangeng: Yang Ikut KLB Sumut Gerombolan Hantu Blao

SABTU, 06 MARET 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peserta dalam acara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, belum diketahui pasti apakah mereka kader Demokrat yang orisinil.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut pihak-pihak yang mengikuti KLB ilegal adalah hantu blao.

Pasalnya, pelaksanaan acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sah masuk lembar negara.


"Mereka menjadi gerombolan-gerombolan hantu blao yang tidak punya keabsahan yang jelas karena itu abal-abal," kata Andi Mallarangeng dalam diskusi Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini", Sabtu (6/3).

Atas dasar itu, Andi Mallarangeng menyatakan hasil pengumpulan massa yang diklaim KLB Partai Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum akan ditentukan oleh Kemenkumham.

"Pertanyaannya adalah Kemenkumham sikapnya bagaimana? Apakah syarat-syarat untuk melakulan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini. Kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, mestinya ditolak pendaftarannya!" tegasnya.

Namun demikian, mantan Menpora era SBY itu meyakini bahwa pemerintah melalui Menkumham Yasonna H. Laoly akan menjaga integritasnya dengan menolak hasil gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu akan ditolak.

"Saya sih masih percaya teman-teman di Kemenkumham termasuk Menkumham Yasonna Laolly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, turut hadir secara virtual menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni peniliti senior LIPI Prof. Siti Zuhro, pakar hukum tata Nnegara Prof. Juanda, dan anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Cegah Penimbunan BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 02:00

Polri Kerahkan Kapal Wisanggeni 8005 ke Aceh

Jumat, 05 Desember 2025 | 03:03

Pesawat Perintis Bawa BBM

Jumat, 05 Desember 2025 | 05:02

UPDATE

Denny Indrayana Ingatkan Konsekuensi Putusan MKMK dalam Kasus Arsul Sani

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:30

HAPPI Dorong Regulasi Sempadan Pantai Naik Jadi PP

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:22

Pembentukan Raperda Penyelenggaraan Pasar Libatkan Masyarakat

Selasa, 16 Desember 2025 | 01:04

Ijazah Asli Jokowi Sama seperti Postingan Dian Sandi

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:38

Inovasi Jadi Kunci Hadapi Masalah Narkoba

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:12

DPR: Jangan Kasih Ruang Pelaku Ujaran Kebencian!

Selasa, 16 Desember 2025 | 00:06

Korban Meninggal Banjir Sumatera Jadi 1.030 Jiwa, 206 Hilang

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

Bencana Sumatera, Telaah Konstitusi dan Sustainability

Senin, 15 Desember 2025 | 23:34

PB HMI Tegaskan Putusan PTUN terkait Suhartoyo Wajib Ditaati

Senin, 15 Desember 2025 | 23:10

Yaqut Cholil Masih Saja Diagendakan Diperiksa KPK

Senin, 15 Desember 2025 | 23:07

Selengkapnya