Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/RMOL

Politik

Andi Mallarangeng: Yang Ikut KLB Sumut Gerombolan Hantu Blao

SABTU, 06 MARET 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peserta dalam acara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, belum diketahui pasti apakah mereka kader Demokrat yang orisinil.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut pihak-pihak yang mengikuti KLB ilegal adalah hantu blao.

Pasalnya, pelaksanaan acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sah masuk lembar negara.


"Mereka menjadi gerombolan-gerombolan hantu blao yang tidak punya keabsahan yang jelas karena itu abal-abal," kata Andi Mallarangeng dalam diskusi Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini", Sabtu (6/3).

Atas dasar itu, Andi Mallarangeng menyatakan hasil pengumpulan massa yang diklaim KLB Partai Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum akan ditentukan oleh Kemenkumham.

"Pertanyaannya adalah Kemenkumham sikapnya bagaimana? Apakah syarat-syarat untuk melakulan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini. Kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, mestinya ditolak pendaftarannya!" tegasnya.

Namun demikian, mantan Menpora era SBY itu meyakini bahwa pemerintah melalui Menkumham Yasonna H. Laoly akan menjaga integritasnya dengan menolak hasil gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu akan ditolak.

"Saya sih masih percaya teman-teman di Kemenkumham termasuk Menkumham Yasonna Laolly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, turut hadir secara virtual menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni peniliti senior LIPI Prof. Siti Zuhro, pakar hukum tata Nnegara Prof. Juanda, dan anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.

Populer

Malaysia Jadi Negara Pertama yang Keluar dari Perjanjian Dagang AS

Selasa, 17 Maret 2026 | 12:18

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

TNI Tegas dalam Kasus Andrie Yunus, Beda dengan Polri

Sabtu, 21 Maret 2026 | 05:03

Pemudik Sebaiknya Perhatikan Enam Pesan Ini

Minggu, 15 Maret 2026 | 03:11

Polisi Diminta Profesional Tangani Kasus VCS Bupati Lima Puluh Kota

Jumat, 20 Maret 2026 | 00:50

Rismon Dituding Bohong soal Ijazah Jokowi

Minggu, 15 Maret 2026 | 05:04

Senator Apresiasi Program Kolaborasi Bedah Rumah di Jakarta

Selasa, 17 Maret 2026 | 18:32

UPDATE

34 Ribu Kendaraan Melintas Padalarang dan Lembang, Mayoritas Roda Dua

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:55

Tinjau Terminal Pulo Gebang, Seskab Teddy Jamin Arus Balik Lancar

Rabu, 25 Maret 2026 | 15:38

Akui Coretax Bermasalah, Purbaya Perpanjang Deadline Lapor SPT hingga Akhir April 2026

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:48

Energi Filipina Masuk Zona Waspada, Presiden Marcos Aktifkan Mode Siaga

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:27

Dugaan Intervensi Politik Bayangi Penanganan Kasus Yaqut di KPK

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:10

Emas Mulai Ditinggalkan, Investor Lirik Bitcoin sebagai Aset Aman

Rabu, 25 Maret 2026 | 14:06

Mendagri: Sumbar Capai 100 Persen Pemulihan Pascabencana, Sumut-Aceh Belum

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:39

Tren Nikah Melonjak Usai Lebaran, Kemenag Pastikan KUA Siaga Meski WFA

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:20

Ledakan Wisatawan Lebaran di Jabar, DPRD Ingatkan Waspada Bencana dan Pungli

Rabu, 25 Maret 2026 | 13:01

IHSG Menguat ke Level 7.199 di Sesi I Rabu Siang, Ratusan Saham Menghijau

Rabu, 25 Maret 2026 | 12:28

Selengkapnya