Berita

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng/RMOL

Politik

Andi Mallarangeng: Yang Ikut KLB Sumut Gerombolan Hantu Blao

SABTU, 06 MARET 2021 | 12:39 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Peserta dalam acara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara, belum diketahui pasti apakah mereka kader Demokrat yang orisinil.

Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Mallarangeng menyebut pihak-pihak yang mengikuti KLB ilegal adalah hantu blao.

Pasalnya, pelaksanaan acara sepihak yang diklaim sebagai KLB itu tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat yang sah masuk lembar negara.


"Mereka menjadi gerombolan-gerombolan hantu blao yang tidak punya keabsahan yang jelas karena itu abal-abal," kata Andi Mallarangeng dalam diskusi Polemik bertajuk "Nanti Kita Cerita Tentang Demokrat Hari Ini", Sabtu (6/3).

Atas dasar itu, Andi Mallarangeng menyatakan hasil pengumpulan massa yang diklaim KLB Partai Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum akan ditentukan oleh Kemenkumham.

"Pertanyaannya adalah Kemenkumham sikapnya bagaimana? Apakah syarat-syarat untuk melakulan KLB telah dipenuhi sesuai AD/ART yang tercantum dalam lembaran negara sekarang ini. Kalau itu tidak sesuai, tidak memenuhi syarat, mestinya ditolak pendaftarannya!" tegasnya.

Namun demikian, mantan Menpora era SBY itu meyakini bahwa pemerintah melalui Menkumham Yasonna H. Laoly akan menjaga integritasnya dengan menolak hasil gerakan sepihak yang diklaim sebagai KLB itu akan ditolak.

"Saya sih masih percaya teman-teman di Kemenkumham termasuk Menkumham Yasonna Laolly akan bisa menjaga integritasnya untuk melihat secara jernih," pungkasnya.

Selain Andi Mallarangeng, turut hadir secara virtual menjadi narasumber dalam diskusi tersebut yakni peniliti senior LIPI Prof. Siti Zuhro, pakar hukum tata Nnegara Prof. Juanda, dan anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI) Sri Mulyono.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

JK Bukan Pelaku Penista Agama

Rabu, 22 April 2026 | 04:11

Gaya Koruptor Sorong Beda dengan Indonesia Barat

Rabu, 22 April 2026 | 03:37

GoSend Rilis Fitur Kode Terima Paket

Rabu, 22 April 2026 | 03:13

Disita Aset Rp2 Miliar dari Safe Deposit Box Pejabat Bea Cukai

Rabu, 22 April 2026 | 03:00

Rano Tekankan Integritas CPNS Menuju Jakarta Kota Global

Rabu, 22 April 2026 | 02:24

Pegawai BUMN Dituntut Tangkal Narasi Negatif terhadap Pemerintah

Rabu, 22 April 2026 | 02:09

Ibrahim Arief Merasa Jadi Kambing Hitam Kasus Chromebook

Rabu, 22 April 2026 | 02:00

Keluarga Nadiem Adukan Dugaan Kejanggalan Kasus Chromebook ke DPR

Rabu, 22 April 2026 | 01:22

Fahira Idris: Perempuan Jadi Tumpuan Indonesia Maju 2045

Rabu, 22 April 2026 | 01:07

Dony Oskaria: Swasembada Pangan Nyata Bukan Hoaks

Rabu, 22 April 2026 | 01:03

Selengkapnya