Demokrat: Pasca KLB Ilegal, Sekarang Ada Di Tangan Presiden Jokowi

Setelah gerakan secara sepihak yang diklaim sebagai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara,  usai dihelat oleh para eks kader Demokrat dan pihak eksternal, ke depan nasib Demokrat tergantung Presiden Joko Widodo.  

Begitu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat, Jansen Sitindaon dalam cuitan akun Twitter pribadinya, Sabtu (6/3).

"Pasca KLB ini semua sekarang di tangan Presiden @jokowi. Jika didukung, SK (Surat Keputusan) Kumham pasti keluar," ujarnya.

Menurut Jansen, harusnya Jokowi melalui Menkumham Yasonna H. Laolly tidak mengeluarkan SK terhadap pengumpulan massa yang diklaim KLB Demokrat dengan menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sejatinya adalah ilegal.

"Harusnya itu tidak terjadi. Karena dari sudut manapun ini KLB ilegal," tegasnya.

Sebab, kata Jansen, jangankan 2/3 DPD Partai Demokrat sebagai syarat mininum untuk bisa digelarnya KLB sebagaimana diatur dalam AD/ART Partai Demokrat. 1 DPD propinsi saja tidak ada yang hadir.

"Data Sipol KPU bisa jadi sumber kebenaran untuk ini," pungkasnya.

Kemarin sore, beberapa eks kader yang melibatkan pihak eksternal telah melakukan pengumpulan massa yang menggunakan klaim KLB Partai Demokrat lalu menunjuk Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Tidak sedikit pihak dibuat kaget, bahkan ada yang menganggap hal itu hanyalah dagelan, sebab KLB yang digelar di Deli Serdang itu disebut cacat dan inkonstitusional lantaran tidak mengacu pada AD ART Partai Demokrat.