AHY: Sejak Awal, Motif KSP Moeldoko Ingin Mengambil Alih Kepemimpinan Partai Demokrat

Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dianggap sejak awal memang ingin mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat konferensi pers menanggapi dipilihnya Moeldoko menjadi ketum Partai Demokrat Versi Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal di Deliserdang, Sumatera Utara.

AHY mengatakan, keterlibatan Moeldoko yang sebelumnya sempat membantah melakukan kudeta terhadap Partai Demokrat kini sudah terungkap.

"Yang selama ini yang selalu mengelak, kini sudah terang benderang. Terbukti, ketika diminta oleh para pelaku GPK PD (Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat), bahwa yang bersangkutan, KSP Moeldoko menerima ketika diminta untuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Sumut," ujar AHY, Jumat petang (5/3).

Menurut AHY, apa yang disampaikan oleh Moeldoko dengan sendirinya meruntuhkan seluruh pernyataannya yang membantah turut serta ingin melakukan kudeta terhadap kepimpinannya di Demokrat.

"Meruntuhkan seluruh pernyataan yang telah diucapkan sebelumnya, yang katanya, tidak tahu menahu, tidak ikut-ikutan, tidak terlibat, bahkan mengatakan, semua ini adalah permasalahan internal Demokrat," jelas AHY.

Padahal faktanya kata AHY, Moeldoko bukanlah kader Demokrat. Sehingga semakin jelas bahwa bukan hanya permasalahan internal Demokrat.

"Segelintir kader dan mantan kader yang tadi semangat sekali melakukan KLB di Sumut, tidak mungkin punya semangat dan kemudian keyakinan kalau tidak mendapatkan dukungan dari KSP Moeldoko," tegasnya.

AHY pun menegaskan bahwa, apa yang ia sampaikan mempunyai bukti yang kuat terhadap keterlibatan Moeldoko salam mengkudetanya. Apalagi, puncaknya semakin terlihat pada hari ini.

"Maka, artinya, memang sejak awal motif dan keterlibatan KSP Moeldoko tidak berubah. Yaitu ingin mengambil alih kepemimpinan partai Demokrat yang sah, menggunakan cara-cara yang inkonstitusional, serta jauh dari moral dan etika politik," pungkas AHY.