Patut diduga ada agenda terselubung lebih besar di balik kegigihan sejumlah mantan kader Partai Demokrat untuk tetap melakukan Kongres Luar Biasa (KLB) ilegal.
Disebut ilegal karena tidak memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam AD/ART Partai Demokrat yang sah. Sejumlah pengamat menduga ada upaya melemahkan oposisi untuk memuluskan sejumlah agenda politik termasuk presiden tiga periode.
Demikian analisa sejumlah pengamat dan akademisi menanggapi makin santernya berita KLB ilegal yang mengatasnamakan Partai Demokrat.
"Saya heran dengan ngototnya upaya melakukan KLB ilegal oleh mantan-mantan kader Demokrat walaupun jelas menyalahi AD/ART partai yang legal," kata pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta, Ubedilah Badrun, Jumat (5/3).
"Realitas itu memungkinkan dugaan bahwa KLB Ilegal itu ada apa-apanya, dan muncul dugaan kuat yang makin diketahui publik siapa sesungguhnya di balik para mantan kader ini," lanjut Ubedilah.
Ini jelas terlihat sebagai upaya yang sistematis dan cukup masif untuk melemahkan Partai Demokrat yang notabene berada di luar pemerintahan dan selama ini tidak segan menolak kebijakan pemerintah, seperti kejadian walkout saat menolak RUU Ciptaker pada September lalu.
Ubedilah, mantan pentolan aktivis mahasiswa '98 ini kemudian melanjutkan, kalau dianalisis siapa yang paling diuntungkan dengan melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat, lalu dihubungkan dengan pencapresan 2024, masa bisa dilihat benang merahnya.
Terus, lanjut penulis buku penting "Sistem Politik Indonesia" ini, disebutnya nama Kepala KSP Moeldoko dalam isu KLB ilegal juga menimbulkan pertanyaan. Teguran Presiden Joko Widodo kepada Moeldoko agar tidak turut campur dalam urusan internal, terkesan diabaikan.
"Sebagai orang dekat Presiden, Pak Moeldoko harusnya patuh, tunduk dan taat pada Bapak Presiden. Jika memang tidak terlibat, harusnya Pak Moeldoko keberatan namanya terus dibawa-bawa dalam kisruh KLB ilegal ini," ujar Ubedillah mempertanyakan.
Analisa serupa dikemukakan Direktur Eksekutif Voxpol Research Center and Consulting, Syarwi Pangi Chaniago.
"Analisa siapa yang paling diuntungkan dari sebuah rekayasa politik bisa membantu kita memetakan aktor sebenarnya yang terlibat, yang sering kali luput dari pengamatan yang bersifat permukaan," papar Pangi yang akrab dipanggil Ipang ini.
Jelas dia, dalam kasus KLB ilegal ini, tidak ada yang diuntungkan oleh melemahnya oposisi seperti Partai Demokrat kecuali rezim yang berkuasa, apalagi jika bercampur dengan kepentingan pribadi tokoh non partai untuk mencari kendaraan politik 2024.
Ipang mengingatkan bahwa dalam dua kali pernyataan persnya, Kepala KSP Moeldoko sudah menegaskan komitmen untuk tidak ikut campur urusan Partai Demokrat.
"Jika memang Pak Moeldoko tidak terlibat, jangan biarkan namanya terus dibawa-bawa oleh pengusung KLB ilegal ini," tandasnya.
Baik Ubedilah Badrun maupun Pangi Syarwi sepakat bahwa upaya KLB ilegal Partai Demokrat bukanlah semata-mata persoalan Partai Demokrat, tapi bentuk yang telanjang dan intervensi kekuasaan untuk melemahkan oposisi, apalagi jika bercampur dengan ambisi politik pribadi tokoh tertentu untuk menyongsong 2024.
Mereka khawatir jika ini dibiarkan, kualitas demokrasi Indonesia yang sudah menurun akan makin memburuk.
"Pola politik elit yang membelah partai oposisi ini sesungguhnya adalah bencana besar demokrasi, karena politik menjadi tidak sehat yang akan berdampak pada tidak sehatnya demokrasi," pungkas Ubedilah.
