Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Kamhar Lakumani/Net
Apabila ada pihak-pihak yang mengatasnamakan Partai Demokrat menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB), maka itu dipastikan ilegal karena tidak ada legal standing-nya.
Sebab, Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tidak mempunyai agenda KLB.
Begitu ditegaskan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Demokrat, Kamhar Lakumani, dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/3).
"DPP Partai Demokrat belum pernah mengeluarkan SK Kepanitiaan tentang penyelenggaraan KLB. Jika ada demikian, itu berarti makar, tak sesuai konstitusi Partai Demokrat. Tak punya
legal standing," tegas Kamhar.
Apalagi, sambungnya, pihak-pihak yang mengklaim akan menggelar KLB itu adalah mereka yang telah dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Dengan demikian, mereka sama sekali tidak punya hak untuk membawa-bawa nama dan menggunakan atribut Partai Demokrat.
Kamhar menambahkan, Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) murni sebagai praktik 'pelacuran' kader dan para mantan kader yang terobsesi dengan kekuasaan.
Hal itu, menurut Kamhar, seolah mempertontonkan arogansi kekuasaan. Di mana Moeldoko yang juga Kepala Staf Presiden berambisi mengambil alih Partai Demokrat untuk memenuhi syahwat politiknya pada Pilpres 2024 mendatang.
"Kami tegaskan ini bukan persoalan internal Partai Demokrat, karena tak ada sama sekali persoalan atau riak-riak dari segenap kader yang memiliki
legal standing atau pemilik suara sah, yaitu 34 orang Ketua DPD dan 514 orang Ketua DPC," paparnya.
Sehingga, Kamhar pun menilai, praktik kotor semacam itu tidak hanya mengancam kedaulatan Partai Demokrat, namun juga merusak eksistensi demokrasi yang telah diperjuangkan bersama sebagai agenda reformasi.
"Sekali lagi kami pastikan, tak ada Ketua DPD dan Ketua DPC yang sah menghadiri kegiatan KLB abal-abal tersebut. Semuanya masih waras," tandasnya.
