Berita

Koordinator Komite Konstituen Partai Demokrat, Aat Safaat Hodijat/Ist

Politik

Komite Konstituen Tantang Pihak-pihak Yang Bikin Rusuh Partai Demokrat Di Pengadilan

KAMIS, 04 MARET 2021 | 15:53 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Pemilik Partai Demokrat yang sah itu bukan pendiri atau pengurus, tapi rakyat yang setia menjadi anggota dan memilih partai berlambang bintang mercy itu dalam setiap pemilu.

Demikian ditegaskan Koordinator Komite Konstituen Partai Demokrat, Aat Safaat Hodijat, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (4/3).

Menuru Aat, yang dilakukan sekelompok orang dengan memaksakan kehendak untuk mendelegimitasi kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) adalah hal memalukan.


"Memalukan. Mereka mengaku sebagai apapun, jelas mencederai harapan konstituen Partai Demokrat. Jika pemerintah menjunjung tinggi hukum, maka aparat hukum dan keamanan tidak akan membiarkan ada pihak yang membawa nama Partai Demokrat mengadakan kegiatan kepartaian, selain yang dilakukan oleh pengurus yang sudah diakui oleh negara yaitu kepemimpinan AHY," papar Aat.

Lanjut Aat, jika ada pembiaran dari aparat hukum dan keamanan, dirinya ingatkan Presiden Jokowi yang harus bertanggung jawab.

"Berhentilah perang argumen di media, sungguh memuakkan. Berperanglah di pengadilan jika tidak mengakui SK Menkumham yang sudah mengesahkan kepengurusan AHY," jelas Aat.

Aat memastikan tidak ada politik dinasti di Partai Demokrat.

"Bahwa memang ada dominasi keluarga Cikeas, sebab nama SBY lah yang membuat Partai Demokrat banyak dipilih rakyat, karena memang partai di Indonesia masih butuh ketokohan. Apakah anak dan menantu Presiden jadi walikota, anak ketua partai jadi Ketua DPR adalah sebuah dinasti? Inilah realitas politiknya," tegas Aat. 

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

UPDATE

Khalid Basalamah Ngaku Hanya jadi Korban di Kasus Yaqut

Kamis, 23 April 2026 | 20:16

Laba BCA Tembus Rp14,7 Triliun

Kamis, 23 April 2026 | 20:10

Singapura Masih jadi Investor Terbesar RI, Suntik Rp79 Triliun di Awal 2026

Kamis, 23 April 2026 | 20:04

TNI-Polri Buru Anggota OPM Penembak ASN di Yahukimo

Kamis, 23 April 2026 | 19:43

Hilirisasi Sumbang Rp147,5 Triliun Investasi di Triwulan I 2026

Kamis, 23 April 2026 | 19:26

Bareskrim Gandeng FBI Buru Ribuan Pembeli Alat Phising Ilegal

Kamis, 23 April 2026 | 19:17

Jemaah Haji Terima Uang Saku 750 Riyal dari BPKH

Kamis, 23 April 2026 | 19:15

Data Rosan Ungkap Investasi RI Lepas dari Cengkeraman Jawa-Sentris

Kamis, 23 April 2026 | 19:02

PLN Pastikan Listrik Jakarta Sudah Pulih 100 Persen

Kamis, 23 April 2026 | 18:56

Idrus Marham Sindir JK: Jangan Klaim Jasa, Biarlah Sejarah Menilai

Kamis, 23 April 2026 | 18:41

Selengkapnya