Kunci utama dalam mengurangi risiko bencana adalah pencegahan dan mitigasi bencana. Namun, hal tersebut bukan berarti bahwa aspek lain dalam manajemen kebencanaan menjadi tidak diperhatikan.
Begitu kata Presiden Joko Widodo saat memberi sambutan di acara Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Penanggulangan Bencana Tahun 2021, Rabu (3/3/2021) di Istana Negara.
Jokowi menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang rawan terhadap bencana dan termasuk ke dalam 35 negara paling rawan risiko bencana di dunia.
“Kita harus mempersiapkan diri dengan antisipasi yang betul-betul terencana dengan baik, detail. Jangan sampai kita hanya bersifat reaktif saat bencana terjadi,†tegasnya seperti diberitakan laman
Setkab.
Dalam rakornas ini, Jokowi memberi arahan agar jajarannya untuk tidak hanya sibuk membuat aturan, tetapi juga memperhatikan pelaksanaan di lapangan terutama aspek pengendaliannya dan penegakan standar-standar.
Misalnya, dalam urusan yang berkaitan dengan gempa. Standar bangunan tahan gempa, fasilitas umum dan fasilitas sosial harus dikawal dalam pelaksanaannya dan mengikuti audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar.
“Sehingga kalau terjadi lagi bencana di lokasi itu, di daerah itu, di provinsi itu, korban yang ada bisa diminimalisir,†terangnya.
Mantan waikota Solo itu juga meminta agar segera dilakukan koreksi dan penguatan apabila ditemukan ketidaksesuaian di lapangan dengan standar-standar yang ada.
Presiden juga meminta agar kebijakan untuk mengurangi risiko bencana harus terintegrasi dari hulu hingga ke hilir dan tidak boleh ada ego sektoral ataupun ego daerah.
“Semuanya saling mengisi, semuanya saling menutup. Tidak boleh ada yang merasa kalau ini bukan tugasnya, bukan tugas saya, bukan urusan saya. Hati-hati, ini bencana. Berbeda dengan hal-hal yang normal,†jelasnya.
Jokowi menekankan agar manajemen tanggap darurat serta kemampuan melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi bisa berjalan cepat.
“Jangan sudah ditunggu lebih dari satu tahun belum nongol apa yang sudah kita sampaikan, apa yang sudah kita janjikan,†ujarnya.
Tidak kalah penting, Jokowi ingin agar sistem peringatan dini harus berfungsi dengan baik dan selalu dicek, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat. Respons terhadap peringatan dini tersebut juga harus cepat.
“Semua rencana kontingensi dan rencana operasi saat tanggap darurat harus dapat diimplementasikan dengan cepat. Dan sekali lagi, kecepatan adalah kunci menyelamatkan dan mengurangi jatuhnya korban,†tegasnya,
Jokowi juga ingin agarupaya edukasi dan literasi kepada masyarakat terkait dengan kebencanaan ditingkatkan, mulai dari lingkup terkecil yaitu keluarga.
“Lakukan simulasi bencana secara rutin di daerah-daerah yang rawan bencana, sehingga warga semakin siap menghadapi bencana yang ada,†tutupnya.
