Presiden Joko Widodo dan Waki Presiden Maruf Amin/Net
Jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) memiliki komunikasi yang baik dengan Wakil Presiden KH Maruf Amin, Perpres Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal yang didalamnya terdapat pengaturan investasi perdagangan minuman keras (miras) diyakini tidak akan keluar.
Pasalnya, Maruf Amin yang notabene adalah kiyai yang dituakan di NU-MUI serta sedang gencar mensosialisasikan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) sudah pasti tidak menyetujui Perpres Investasi Miras tersebut.
"Persoalan mendasar paling mengemuka di periode kedua Jokowi ini adalah koordinasi, terutama dengan Wapres Maruf Amin, tentu disayangkan jika Jokowi terus berupaya
one man show,†kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah kepada
Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Rabu (3/3).
Menurut Dedi, imbas
one man show itu justru terpercik ke muka sendiri pada akhirnya. Di mana gelombang penolakan kebijakan terkait investasi miras menjadi semakin masif.
Presiden Jokowi pada akhirnya seperti blunder karena tidak seharusnya membatalkan kebijakan yang telah diteken sendiri.
"Karena reputasinya bisa dianggap amatir memunculkan kebijakan tanpa pertimbangan," pungkasnya.
Presiden Jokowi sebelumnya memutuskan mencabut lampiran Peraturan Presiden (Perpres) 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Dimana dalam Perpres tersebut Jokowi menetapkan industri minuman keras masuk dalam Daftar Positif Investasi (DPI) mulai 2 Februari 2021.
"Bersama ini, saya sampaikan, saya putuskan lampiran Perpres terkait pembukaan investasi baru dalam industri minuman keras yang mengandung alkohol saya nyatakan dicabut," ujar Jokowi dalam jumpa pers beberapa saat lalu, Selasa (2/3).
