Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh/RMOL
Partai Golkar membantah mengagendakan konvensi pasca adanya pertemuan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh.
Bantahan itu disampaikan langsung oleh Ketua DPP Partai Golkar Bidang Media dan Penggalangan Opini, Meutya Hafid dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/3).
"Partai Golkar sebagai partai yang mengawali proses konvensi paham betul terkait proses dan mekanisme konvensi dan saat ini Golkar tidak mengagendakan konvensi," kata Meutya Hafid.
Namun demikian, Meutya menyatakan terkait strategi Partai Golkar dalam menghadapi Pileg dan Pilpres 2024, sikap Golkar terbuka untuk berkoalisi dengan semua partai politik yang dinilai mempunyai visi misi yang selaras.
"Dengan memperhatikan Pemilu 2024 yang masih akan tetap menggunakan dasar UU 7/2017 maka Golkar akan mempertimbangkan dengan cermat strategi terbaik untuk menghadapi pileg dan pilpres yang dilaksanakan secara bersamaan," tuturnya.
"Kami telah berkali-kali mengikuti pemilu, sehingga kami tahu apa yang terbaik untuk Partai Golkar," demikian Meutya Hafid.
Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh dikabarkan telah bertemu dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto pada Minggu, (14/2) lalu di kediaman Surya Paloh di Pulau Kaliage, Kepulauan Seribu.
Sekjen NasDem Johnny G. Plate mengungkapkan, pertemuan itu merupakan silahturahmi antara Ketum Golkar dan Ketum NasDem. Terlebih, kedua partai adalah pendukung dan koalisi Kabinet Indonesia Maju.
"Ya tentu di samping silaturahmi, juga mendiskusikan situasi terkini politik nasional, khususnya dukungan Golkar dan NasDem atas pemerintahan Presiden Jokowi dalam situasi Covid-19," kata Johnny ketika dihubungi, Senin (1/3).
Lebih jauh, Johnny menyatakan koalisi dalam konvensi capres baru akan terbangun jika syarat presidential threshold sudah mencapai 20 persen.
Untuk itu, kata Johnny, NasDem masih membangun komunikasi dengan partai lain yang memiliki kesamaan visi dan misi.
"Koalisi konvensi capres diselenggarakan jika penyelenggara konvensi telah memenuhi syarat presidential threshold 20 persen, agar konvensi benar-benar dapat mengusung hasil konvensi sebagai peserta Pilpres 2024," tuturnya.
"Saat ini komunikasi politik terus dibangun dengan parpol yang mempunyai platform, visi, dan misi yang sejalan dan dalam tarikan nafas yang sama," demikian Johnny.
