Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Nama Menkumham Yasonna Diseret Di Kasus Djoko Tjandra, ProDEM Dorong Polisi Lakukan Pemeriksaan

SELASA, 02 MARET 2021 | 14:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly turut diseret dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. Adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte yang menyebut nama politisi senior PDIP itu dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin pekan lalu (22/2).

Dalam sidang pembelaan itu, Napoleon Bonaparte menyebut bahwa penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukan bagian dari tanggung jawabnya.

Napoleon lantas menunjuk hidung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai salah satu yang berwenang atas penghapusan tersebut.


"Bahwa penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," katanya

"Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu,” demikian Napoleon.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pembelaan Napoleon Bonaparte masuk akal.

Sebab, menurutnya penghapusan status DPO Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) memang kewenangan dan tanggung jawab Menkumham, Yasonna Laoly.

Atas alasan itu, Iwan Sumule mendesak polisi untuk turut melakukan pemeriksaan terhadap Yasonna.

“Kepolisian mesti segera periksa Yasonna,” desaknya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3).

Dalam hal ini, Iwan Sumule menekankan agar hukum bisa tegak berdiri. Dia mengingatkan bahwa ketidakadilan yang terjadi sesungguhnya menjadi penyebab rakyat tersakiti. Jika rakyat sudah tersakiti, maka bukan tidak mungkin gelombang protes akan terjadi.

“Mereka dihadapkan pada pilihan bangkit melawan atau tertindas. Sesungguh-sungguhnya, rakyat adalah pemegang daulat,” demikian Iwan Sumule.

Populer

Masih Sibuk di Jogja, Pimpinan KPK Belum Tahu OTT di Lampung Tengah

Selasa, 09 Desember 2025 | 14:21

Pura Jadi Latar Film Porno, Hey Bali: Respons Aparat Dingin

Selasa, 09 Desember 2025 | 21:58

Kebun Sawit Milik POSCO Lebih dari Dua Kali Luas Singapura

Senin, 08 Desember 2025 | 19:12

Mahfud MD soal Bencana Sumatera: Menyuruh Pejabat Mundur Tidak Relevan

Rabu, 10 Desember 2025 | 05:53

Bahlil Minta Maaf Usai Prank Presiden Prabowo

Selasa, 09 Desember 2025 | 18:00

Ini Susunan Lengkap Direksi dan Komisaris bank bjb

Selasa, 09 Desember 2025 | 17:12

Pidato Prabowo buat Roy Suryo: Jangan Lihat ke Belakang

Senin, 08 Desember 2025 | 12:15

UPDATE

BNN-BNPP Awasi Ketat Jalur Tikus Narkoba di Perbatasan

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:09

Perkuat Keharmonisan di Jakarta Lewat Pesona Bhinneka Tunggal Ika

Jumat, 19 Desember 2025 | 00:01

Ahmad Doli Kurnia Ditunjuk Jadi Plt Ketua Golkar Sumut

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:47

Ibas: Anak Muda Jangan Gengsi Jadi Petani

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:26

Apel Besar Nelayan Cetak Rekor MURI

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:19

KPK Akui OTT di Kalsel, Enam Orang Dicokok

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:12

Pemerintah Didorong Akhiri Politik Upah Murah

Kamis, 18 Desember 2025 | 23:00

OTT Jaksa oleh KPK, Kejagung: Masih Koordinasi

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:53

Tak Puas Gelar Perkara Khusus, Polisi Tantang Roy Suryo Cs Tempuh Praperadilan

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Menkeu Purbaya Bantah Bantuan Bencana Luar Negeri Dikenakan Pajak

Kamis, 18 Desember 2025 | 22:24

Selengkapnya