Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Nama Menkumham Yasonna Diseret Di Kasus Djoko Tjandra, ProDEM Dorong Polisi Lakukan Pemeriksaan

SELASA, 02 MARET 2021 | 14:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly turut diseret dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. Adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte yang menyebut nama politisi senior PDIP itu dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin pekan lalu (22/2).

Dalam sidang pembelaan itu, Napoleon Bonaparte menyebut bahwa penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukan bagian dari tanggung jawabnya.

Napoleon lantas menunjuk hidung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai salah satu yang berwenang atas penghapusan tersebut.


"Bahwa penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," katanya

"Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu,” demikian Napoleon.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pembelaan Napoleon Bonaparte masuk akal.

Sebab, menurutnya penghapusan status DPO Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) memang kewenangan dan tanggung jawab Menkumham, Yasonna Laoly.

Atas alasan itu, Iwan Sumule mendesak polisi untuk turut melakukan pemeriksaan terhadap Yasonna.

“Kepolisian mesti segera periksa Yasonna,” desaknya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3).

Dalam hal ini, Iwan Sumule menekankan agar hukum bisa tegak berdiri. Dia mengingatkan bahwa ketidakadilan yang terjadi sesungguhnya menjadi penyebab rakyat tersakiti. Jika rakyat sudah tersakiti, maka bukan tidak mungkin gelombang protes akan terjadi.

“Mereka dihadapkan pada pilihan bangkit melawan atau tertindas. Sesungguh-sungguhnya, rakyat adalah pemegang daulat,” demikian Iwan Sumule.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Permintaan Chip AI Dongkrak Saham Intel hingga 24 Persen

Sabtu, 25 April 2026 | 12:18

Apa Itu UNCLOS? Dasar Hukum Jadi Acuan Indonesia di Selat Malaka

Sabtu, 25 April 2026 | 12:03

Purbaya Siap Geser hingga Non-Job Pegawai Pajak Bermasalah

Sabtu, 25 April 2026 | 12:02

Jalan Mulus Kevin Warsh ke Kursi The Fed, Dolar AS Langsung Terkoreksi

Sabtu, 25 April 2026 | 11:45

Subsidi Motor Listrik Disiapkan Lagi, Pemerintah Bidik 6 Juta Unit

Sabtu, 25 April 2026 | 11:16

IHSG Sepekan Anjlok 6,61 Persen, Kapitalisasi Pasar Menciut Jadi Rp12.736 Triliun

Sabtu, 25 April 2026 | 10:59

Rupiah Melemah, DPR Desak Pemerintah Jaga Daya Beli Rakyat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:48

Wamen Ossy Gaspol Benahi Layanan Pertanahan: Target Tanpa Antrean dan Lebih Cepat

Sabtu, 25 April 2026 | 10:27

Ketergantungan pada Figur, Cermin Lemahnya Demokrasi Internal Parpol

Sabtu, 25 April 2026 | 10:02

Netanyahu Akui Sempat Jalani Terapi Kanker Secara Diam-diam

Sabtu, 25 April 2026 | 09:51

Selengkapnya