Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

Nama Menkumham Yasonna Diseret Di Kasus Djoko Tjandra, ProDEM Dorong Polisi Lakukan Pemeriksaan

SELASA, 02 MARET 2021 | 14:30 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Nama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly turut diseret dalam pusaran kasus Djoko Tjandra. Adalah mantan Kadiv Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri, Irjen Napoleon Bonaparte yang menyebut nama politisi senior PDIP itu dalam sidang pledoi yang digelar di Pengadilan Tipikor, Senin pekan lalu (22/2).

Dalam sidang pembelaan itu, Napoleon Bonaparte menyebut bahwa penghapusan status buronan atau DPO atas nama Joko Soegiarto Tjandra alias Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) Direktorat Jenderal Imigrasi bukan bagian dari tanggung jawabnya.

Napoleon lantas menunjuk hidung Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly sebagai salah satu yang berwenang atas penghapusan tersebut.


"Bahwa penghapusan nama Djoko Soegiarto Tjandra dalam sistem ECS adalah kewenangan Menteri Hukum dan HAM RI (Yasonna Laoly) atau Dirjen Imigrasi (Jhoni Ginting)," katanya

"Sehingga bukan tanggung jawab Terdakwa karena memang Terdakwa tidak memiliki kewenangan itu,” demikian Napoleon.

Bagi Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule, pembelaan Napoleon Bonaparte masuk akal.

Sebab, menurutnya penghapusan status DPO Djoko Tjandra dari Enhanced Cekal System (ECS) pada Sistem Informasi Keimigrasian (SIMKIM) memang kewenangan dan tanggung jawab Menkumham, Yasonna Laoly.

Atas alasan itu, Iwan Sumule mendesak polisi untuk turut melakukan pemeriksaan terhadap Yasonna.

“Kepolisian mesti segera periksa Yasonna,” desaknya saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (2/3).

Dalam hal ini, Iwan Sumule menekankan agar hukum bisa tegak berdiri. Dia mengingatkan bahwa ketidakadilan yang terjadi sesungguhnya menjadi penyebab rakyat tersakiti. Jika rakyat sudah tersakiti, maka bukan tidak mungkin gelombang protes akan terjadi.

“Mereka dihadapkan pada pilihan bangkit melawan atau tertindas. Sesungguh-sungguhnya, rakyat adalah pemegang daulat,” demikian Iwan Sumule.

Populer

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Tamparan bagi Negara: WNA China Ilegal Berani Serang Prajurit TNI di Ketapang

Sabtu, 20 Desember 2025 | 09:26

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

UPDATE

Laksdya Erwin Tinjau Distribusi Bantuan di Aceh Tamiang

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:55

Jembatan Merah Putih

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:40

Kongres Perempuan 1928 Landasan Spirit Menuju Keadilan Gender

Selasa, 23 Desember 2025 | 03:13

Menko AHY Lepas Bantuan Kemanusiaan Lewat KRI Semarang-594

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:55

Membeli Damai dan Menjual Perang

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:32

Komdigi Gandeng TNI Pulihkan Infrastruktur Komunikasi di Aceh

Selasa, 23 Desember 2025 | 02:08

Rocky Gerung: Kita Minta Presiden Prabowo Menjadi Leader, Bukan Dealer

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:45

DPRD Minta Pemkot Bogor Komitmen Tingkatkan Mutu Pendidikan

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:27

Kebijakan Mualem Pakai Hati Nurani Banjir Pujian Warganet

Selasa, 23 Desember 2025 | 01:09

Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD Bikin Pemerintahan Stabil

Selasa, 23 Desember 2025 | 00:54

Selengkapnya