Berita

Arief Poyuono/Net

Politik

Arief Poyuono: Apa Salahnya Dukung Perpres Miras?

SELASA, 02 MARET 2021 | 11:40 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Sebuah pandangan berbeda dari kebanyakan pihak dimunculkan politikus Gerindra, Arief Poyuono, terkait terbitnya Peraturan Presiden No 10 tahun 2021. Arief menyatakan dukungannya agar Indonesia bisa memproduksi minuman keras (miras) sendiri.

"Produksi miras harus didukung untuk penguatan ekonomi nasional. Sebelum ada perpres miras, miras sudah ada di mana mana. Coba lihat di kafe, bar, hotel, banyak miras dijual. Jadi apa salahnya perpres produksi miras didukung?" ujar Arief Poyuono melalui keterangannya kepada Redaksi, Selasa (2/3).

Ia juga membantah pandangan sejumlah pihak kalau sebuah negara yang memproduksi miras, masyarakatnya jadi rusak. Karena, menurut Arief, tidak ada bukti yang signifikan terkait pernyataan tersebut.


Alasan lain kenapa Arief mendukung Perpres 10/2021 adalah agar peredaran miras impor, terutama yang ilegal, bisa makin ditekan. Bahkan dikalahkan oleh miras lokal.

Dituturkan Arief, ada mafia yang mengatur peredaran impor miras. Termasuk para penyelundup miras dari luar negeri yang kemudian menjualnya di bar, hotel, dan kafe di Indonesia tanpa memberi pemasukan kepada negara.

"Diduga mereka yang membiayai penolakan perpres miras, sekarang ini lewat oknum-oknum dan organisasi tertentu," paparnya.

Nah, ditambahkan Arief, miras impor itu bahan bakunya banyak di Indonesia. Sehingga jika banyak diproduksi di Indonesia, miras lokal akan bisa menyaingi miras impor.

"Apalagi jika miras yang diproduksi itu bisa kita ekspor," sambungnya.

Sehingga, Arief menilai, tidak ada salahnya mendukung Perpres 10/2021 tersebut. Daripada pendapatan peredaran miras ilegal selama ini tidak menghasilkan penerimaan bagi negara.

"Itu pabrik bir bintang milik Pemda Jakarta sudah ada sejak zaman Belanda. Dan paling menguntungkan dan memberikan pemasukan bagi Pemda Jakarta," pungkasnya.

Populer

Kalahkan Hary Tanoe, Jusuf Hamka akan Kembalikan TPI ke Tutut Soeharto

Sabtu, 25 April 2026 | 15:43

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Purbaya Kecewa Banyak Pegawai Kemenkeu Tak Jalankan Tugas: Digeser Baru Nangis

Kamis, 23 April 2026 | 01:30

Jusuf Hamka Sujud Syukur Menang Gugatan Lawan Hary Tanoe

Kamis, 23 April 2026 | 12:34

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Mengejar Halusinasi 2045: Mengapa Ekonomi Hanya Bisa Tegak di Atas Literasi

Senin, 27 April 2026 | 14:15

Penerjemah Bible Dibakar Hidup-hidup pada Zaman Renaisans Eropa

Senin, 27 April 2026 | 14:07

Bitcoin Melaju Mendekati 80.000 Dolar AS

Senin, 27 April 2026 | 14:06

Luar Biasa Kiandra, Start ke-17, Finis Pertama

Senin, 27 April 2026 | 13:59

Digitalisasi dan Green Dentistry, Layanan Kesehatan Gigi yang Minim Limbah

Senin, 27 April 2026 | 13:46

Usul KPK Berpotensi Paksa Capres Harus Kader Parpol

Senin, 27 April 2026 | 13:43

Pemda Didorong Lakukan Creative Financing

Senin, 27 April 2026 | 13:36

Citra Negatif Bahlil di Dalam Negeri Pengaruhi Negosiasi Energi Presiden?

Senin, 27 April 2026 | 13:35

Qodari Respons Isu Dilantik Jadi Kepala Bakom: Itu Hak Prerogatif Presiden

Senin, 27 April 2026 | 13:30

Selengkapnya