Dana Otsus Papua Tak Mengucur Sempurna, Pigai: Sudah Tanya Bottleneck Ke Menkeu Dan Mendagri?

Otonomi Khusus yang diberikan kepada masyarakat Papua masih saja menyisakan masalah.

Berdasarkan informasi yang dirilis Badan Intelijen Keamanan (Baintelkam) Polri dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dtemukan adanya dugaan penyelewengan dana otsus Papua.

Dikatakan Karo Analis Baintelkam Polri, Brigjen Achmad Kartiko, penyimpangan dana Otsus Papua itu berupa penggelembungan harga dalam pengadaan barang. Total kerugian negara dalam dugaan penyelewengan dana otsus Papua ditaksir mencapai Rp 1,8 triliun.

Dalam pandangan aktivis asal Papua, Natalius Pigai, penyimpanangan dana Otsus ini tak lepas dari kebijakan yang diterapkan pemerintah pusat. Khususnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, selaku pihak yang berperan dalam kucuran dana Otsus Papua.

"Hak Pareto: 99% gagal karena Jakarta (pemerintah pusat)," terang Pigai melalui akun Twitter pribadinya, Sabtu (27/2).

Dijelaskan Pigai, ada 2 hal atau pihak yang menyebabkan gagalnya Dana Otsus Papua.

Pertama, Menteri Keuangan. Sebab, desentralisasi fiskal Otsus selalu lambat, baru terwujud akhir tahun.

Kedua, Raperdasi/Perdasus selalu ditolak Kemendagri. Maka tidak ada Juknis dan Juklak yang terkait langsung dengan dana Otsus Papua ini.

"Sudah tanya Bottleneck ke Menkeu dan Mendagri belum? Mau jawab or tetap alibi?" tandasnya.

Pernyataan Pigai ini merupakan respons dari ucapan Menko Polhukam, Mahfud MD, yang akan mengusut dugaan penyelewenangan dana otsus Papua beberapa waktu lalu.

"Soal penegakan hukum ini selalu saya dengarkan bila berdialog dengan masyarakat dan tokoh Papua. Karena itu kami menindaklanjuti, kami mengumpulkan Kejaksaan Agung, KPK, Polri, untuk membawa aspirasi ini, penegakan hukum akan kita tindaklanjuti," kata Mahfud dalam keterangannya, Selasa lalu (23/2).