Berita

Anggota majelis tinggi Demokrat Syarief Hasan/Net

Politik

Desakan KLB, Syarief Hasan: Segelintir Orang Yang Atasnamakan Pendiri Demokrat

SABTU, 27 FEBRUARI 2021 | 19:46 WIB | LAPORAN: IDHAM ANHARI

Anggota Mejelis Tinggi Partai Demokrat Syarief Hasan menanggapi klaim pendiri partai Demokrat yang mendesak agar segera dilakukan Kongres Luar Biasa (KLB).

Menurut Syarief, para pendiri partai Demokrat memiliki wadah yang sah secara organisasi dan diakui oleh Kemenkumham yakni bernama Forum Komunikasi Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat.

“Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara kita yang lain itu merupakan salah satu langkah yang melanggar organisasi forum komunikasi dan deklarator sendiri,” kata Syarief kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (27/2).


Dari informasi yang diterima olehnya, sekelompok yang mengklaim sebagai pendiri Demokrat itu hanyalah satu hingga dua orang yang murni memang pendiri Demokrat, selebihnya mereka hanya mengatasnamakan sebagai pendiri.

“Laporan yang saya terima orang yang menamakan pendiri itu sebenarnya itu hanya satu dua orang yang lainnya itu bukan pendiri hanya memasang label membikin label memasang di dirinya sendiri, itu berarti mereka melanggar karena seharusnya forum komunikasi dan deklarator itu dilakukan secara sah bukan seperti yang itu,” sesal Syarief.

Sebelumnya mewakili pendiri partai Demokrat, Hencky Luntungan menyampikan bahwa pihaknya mendorong agar Demokrat segera menggelar Kongres Luar Biasa (KLB).

Bahkan menurutnya, kisruh internal Demokrat yang terjadi akibat ketidakmampuan Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Oleh karena ketidakmampuan ini, maka kami pendiri bersekapat untuk mencari sebuah solusi. Apa solusi itu? Tidak ada Silatnas, yang ada KLB yang harus dilakukan dalam rangka penyelamatan partai," kata Hencky dalam jumpa persnya di Kawasan Mega Kuningan, Jakarta, Sabtu sore.

Populer

Indonesia Menuju Gelap

Minggu, 03 Mei 2026 | 06:50

Saksi yang Diseret Khalid Basalamah Soal Uang Rp8,4 Miliar Mangkir dari Panggilan KPK

Minggu, 26 April 2026 | 11:05

Dua Dirjen Kementerian PKP Mundur Diduga Stres di Bawah Kepemimpinan Ara

Senin, 27 April 2026 | 03:59

KPK Dalami Peran Haji Her dan Suryo di Skandal Cukai Rokok

Jumat, 01 Mei 2026 | 20:51

Bos Rokok PT Gading Gadjah Mada Dipanggil KPK

Senin, 27 April 2026 | 14:16

Usai Dilantik, Jumhur Tegaskan Status Hukum Bersih dari Vonis 10 Bulan

Senin, 27 April 2026 | 21:08

Sikap Adem Ayem Seskab Teddy Mencurigakan

Selasa, 05 Mei 2026 | 02:06

UPDATE

BPOM Terbitkan Aturan Baru untuk Penjualan Obat di Minimarket

Rabu, 06 Mei 2026 | 18:01

Jaksa KPK Endus Ada Makelar Kasus dalam Kasus Bea Cukai

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:59

Kapolri Dianugerahi Tanda Kehormatan Adhi Bhakti Senapati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:50

Komisi XIII DPR Desak LPSK Lindungi Korban Kasus Ponpes Pati

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:39

Pengembangan Koperasi di Luar Kopdes Tetap jadi Prioritas

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:20

AS Galang Dukungan PBB untuk Tekan Iran di Selat Hormuz

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:19

Nama Dirjen Bea Cukai Djaka Budi Utama Terseret di Dakwaan Bos Blueray Cargo

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:16

Komdigi Lakukan Blunder Kuadrat soal Video Amien Rais

Rabu, 06 Mei 2026 | 17:06

Menteri PU: Pejabat Eselon I Diisi Putra dan Putri Terbaik

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:58

RI Jangan Lengah Meski Konflik Timur Tengah Mereda

Rabu, 06 Mei 2026 | 16:45

Selengkapnya