Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Firman Noor/Repro
Keputusan Partai Demokrat memecat 7 kadernya yang dianggap membelot, karena berniat melakukan kudeta, akan meningkatkan potensi perpecahan.
Penilaian itu muncul dari Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Firman Noor, dalam diskusi virtual Perspektif Indonesia Smart FM, Sabtu (27/2).
"Sebetulnya genderangnya (perpecahan) semakin keras bertabuh dengan dipecatnya tujuh orang kader Partai Demokrat," ujar Firman.
Fenomena perpecahan yang disitilahkan sebagai fenomena Faksonalisasi, menurut Firman sudah terjadi sejak wacana kudeta Demokrat merebak.
Semenjak itu, dia mempelajari sebab-sebab faktoral yang membuat isu ini semakin menguat hingga terkahir ada wacana terkait Kongres Luar Biasa (KLB).
Firman menjelaskan, ada dua perpektif yang dia tangkap dari fenomena politik di partai besutan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.
"Yang pertama saya mau katakan sebagai perpektif intervensi. Ini sifatnya eksternal. Negara di sini adalah faktor determinan atau penyebab," ucap Firman.
"Kedua adalah perpektif internal atau konflik internal. Di sini Moeldoko (Kepala KSP) adalah dampak, dia berangkat dari bawah, dari partai itu sendiri," sambungnya
Dari dua perpektif tersebutlah kemudian Firman menyimpulkan adanya potensi Faksionalisasi di tubuh Demokrat.
Karena jika menilik perspektif pertama, dia melihat intinya ada pada kepentingan negara, sedangkan yang kedua adalah seputar pengelolaan partai yang penuh dengan nuansa dinasti.
"Dan pelaksanaan dari satu pegelaran kongres yang bermasalah begitu ya," tuturnya.
"Ini menarik, karena kombinasi antara eksternal dan internal ini ke depannya akan bisa memicu suatu fenomena faksionalisasi," demikian Firman Noor.
