Berita

Analis sosial politik UNJ Ubedilah Badrun/Net

Hukum

Tak Ada Hasil Saat Geledah Rumah Ihsan Yunus, Ubedilah Badrun: Saya Khawatir Bisa Terjadi Di Rumah Herman Herry

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 16:37 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dianggap kurang fokus terhadap sasaran penting dalam perkara dugaan korupsi bantuan sosial (Bansos) sembako Covid-19.

Hal itu dikarenakan penyidik KPK terlebih dahulu melakukan penggeledahan di rumah politisi PDIP Ihsan Yunus dibanding ke rumah Herman Herry.

Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun mengatakan, upaya KPK dalam mengungkap kasus korupsi Bansos patut untuk diberikan apresiasi.

"Tetapi dari sisi kecepatan membongkar para pelaku lainnya saya menilai lambat," ujar Ubedilah kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (25/2).

Selain itu, Ubedilah menilai, penggeledahan yang dilakukan di rumah Ihsan, selain terlihat kurang fokus, juga terlambat karena sudah dua bulan dari peristiwa ditahannya Juliari Peter Batubara (JPB) saat menjabat sebagai Menteri Sosial ditahan KPK.

Tak hanya itu, Ubedilah menilai, KPK kurang fokus karena berdasarkan data investigasi media Tempo, bahwa perusahaan yang diduga terafiliasi dengan Herman Herry dan Ihsan Yunus mendapatkan kuota terbesar proyek bansos.

Nilainya, mencapai Rp 3,4 triliun. Dari nilai itu, diduga terafiliasi dengan Herman Herry mendapat 7,6 juta paket bantuan atau senilai Rp 2,1 triliun.

"Dari situ terlihat nilai kuota terbesar diperoleh Herman Hery sebesar Rp 2,1 triliun. Jadi kalau Ihsan Yunus duluan yang digeledah, KPK itu kurang fokus pada sasaran penting," jelas Ubedilah.

Ubedilah pun mengaku khawatir jika penyidik melakukan penggeledahan di rumah Herman Herry, juga akan bernasib sama saat menggeledah rumah Ihsan.

"Meski mungkin KPK mau dimulai dari Ihsan Yunus dulu. Ternyata penggeledahan di Ihsan Yunus tidak mendapatkan bukti baru, saya khawatir hal yang sama bisa terjadi di rumah Herman Herry," kata Ubedilah.

Karena sambung Ubedilah, dalam waktu dua bulan dapat dimanfaatkan untuk menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti.

"Saya kira KPK harus membuktikan kredibilitasnya untuk serius ungkap korupsi terjahat sepanjang sejarah Indonesia ini," pungkasnya.

Populer

Joko Widodo Kembali Bikin Heboh, Kali Ini Soal Babi Panggang Ambawang

Sabtu, 08 Mei 2021 | 07:06

Ajakan Presiden Jokowi Makan Babi Saat Lebaran, ICMI: Tidak Punya Empati!

Sabtu, 08 Mei 2021 | 13:17

Respons Insiden Babi Panggang Ambawang, Prof Yusril: Tidak Terjadi Kalau Mensesneg Memahami Tugasnya

Jumat, 14 Mei 2021 | 22:12

Soal Jokowi Dan Babi Panggang, Joman: Pecat Pratikno

Sabtu, 08 Mei 2021 | 11:55

Soal Otak Sungsang, Nusron Wahid Ajak Ali Ngabalin Dan Busyro Muqoddas Saling Bermaafan

Sabtu, 15 Mei 2021 | 14:47

Aboe Bakar: Kita Serba Salah, Mau Nyumbang Palestina Takut Dibilang Teroris

Minggu, 16 Mei 2021 | 22:10

Sejarawan: Israel Lebih Kuat Dari Palestina, Berhentilah Berperan Sebagai Korban

Sabtu, 15 Mei 2021 | 06:47

UPDATE

Pemudik Baru Pulang Dari Kampung Digiring Petugas Untuk Lakukan Tes Swab

Selasa, 18 Mei 2021 | 20:41

Meski Sulit, Polri Terus Buru Kelompok MIT Pimpinan Ali Kalora

Selasa, 18 Mei 2021 | 20:14

Jazilul Fawaid: Saatnya Jokowi Undang Presiden Palestina-PM Israel Duduk Bersama

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:55

Densus 88 Lagi Dalami Jaringan Teror Munarman

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:34

Polisi Bakal Umumkan Tersangka Kebakaran Kilang Balongan

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:19

Kemenkes: Vaksinasi Gelombang 3 Dimulai, Masyarakat Miskin Dan ODGJ Jadi Prioritas

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:12

Berkas Perkara Pembunuhan Laskar FPI Mandek? Ini Kata Polri

Selasa, 18 Mei 2021 | 19:06

Tidak Semua Yahudi Pro Israel

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Alasan Pelatih Timnas Belgia Tetap Panggil Eden Hazard Meski Kerap Dilanda Cedera

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:50

Di Hadapan Sidang Korupsi Benur, Iis Rosita Dewi Ungkap Kegiatan Tak Biasa Edhy Prabowo

Selasa, 18 Mei 2021 | 18:42

Selengkapnya