Berita

Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin/Net

Politik

Ujang Komarudin: Kepala Daerah Terjebak Pencitraan Bantuan Korban Banjir

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat sejatinya bukan hal yang asing. Seperti di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sumedang nyaris setiap tahun jadi wilayah yang terdampak banjir akibat intensitas hujan yang sangat tinggi.

Sehingga, seharusnya para Kepala Daerah sudah punya road map penanggulangan bencana, khususnya terkait penanganan banjir yang kerap melanda.

"Kepala daerah harusnya punya perencanaan penanganan banjir yang nyata dan komprehensif. Harusnya ada road map pengendalian banjir. Agar banjir tak datang berulang setiap tahun," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (25/2).


Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu meminta Kepala Daerah untuk tidak selalu menyalahkan kondisi cuaca yang setiap tahun terjadi.

Akan tetapi harus berpikir bagaimana membuat berbagai kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana banjir. Misalnya kebijakan tata ruang atau pembangunan yang lebih mementingkan lingkungan.

Jangan sampai, lanjut dia, bencana banjir ini hanya dijadikan alat oleh para kepala daerah untuk meningkatkan pencitraan di mata masyarakat. Karena rakyat butuh kebijakan yang konkret, bukan hanya bantuan yang kerap disalurkan saat bencana tiba.

"Saat ini para kepala daerah terjebak pada industri pencitraan dan mengkapitalisasi banjir untuk kepentingan dirinya masing-masing. Rakyat butuh solusi. Tak boleh juga kepala daerah dan wakil rakyat di daerah hanya mengandalkan memberi bantuan ketika banjir. Itu bukan solusi. Tapi itu bantuan praktis," tegasnya.

Di samping itu, Ujang juga meminta kepada masyarakat untuk lebih posesif terhadap calon kepala daerah di setiap perhelatan Pilkada. Ujilah para kandidat seberapa jauh pengetahuannya terhadap penanganan bencana.

Jangan sampai, setiap Pilkada hanya kemiskinan, lapangan pekerjaan, ataupun pengangguran yang hanya dijadikan sebagai visi misi mereka. Akan tetapi soal kebencanaan juga yang harus dimiliki oleh para kandidat.

"Ya harusnya siapkan konsepnya untuk pencegahan. Agar banjir tak menerjang rakyat Jabar," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Andre Rosiade Sambangi Bareskrim Polri Usai Nenek Penolak Tambang Ilegal Dipukuli

Senin, 12 Januari 2026 | 14:15

Cuaca Ekstrem Masih Akan Melanda Jakarta

Senin, 12 Januari 2026 | 14:10

Bitcoin Melambung, Tembus 92.000 Dolar AS

Senin, 12 Januari 2026 | 14:08

Sertifikat Tanah Gratis bagi Korban Bencana Bukti Kehadiran Negara

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

KPK Panggil 10 Saksi Kasus OTT Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya

Senin, 12 Januari 2026 | 14:03

Prabowo Terharu dan Bangga Resmikan 166 Sekolah Rakyat di Banjarbaru

Senin, 12 Januari 2026 | 13:52

Kasus Kuota Haji, Komisi VIII Minta KPK Transparan dan Profesional

Senin, 12 Januari 2026 | 13:40

KPK Periksa Pengurus PWNU DKI Jakarta Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 13:12

Prabowo Tinjau Sekolah Rakyat Banjarbaru, Ada Fasilitas Smartboard hingga Laptop Persiswa

Senin, 12 Januari 2026 | 13:10

Air Naik hingga Sepinggang, Warga Aspol Pondok Karya Dievakuasi Polisi

Senin, 12 Januari 2026 | 13:04

Selengkapnya