Berita

Direktur Eksekutif IPR Ujang Komarudin/Net

Politik

Ujang Komarudin: Kepala Daerah Terjebak Pencitraan Bantuan Korban Banjir

KAMIS, 25 FEBRUARI 2021 | 11:52 WIB | LAPORAN: AGUS DWI

Banjir yang melanda sejumlah daerah di Jawa Barat sejatinya bukan hal yang asing. Seperti di Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Subang, Kota Bekasi, dan Kabupaten Sumedang nyaris setiap tahun jadi wilayah yang terdampak banjir akibat intensitas hujan yang sangat tinggi.

Sehingga, seharusnya para Kepala Daerah sudah punya road map penanggulangan bencana, khususnya terkait penanganan banjir yang kerap melanda.

"Kepala daerah harusnya punya perencanaan penanganan banjir yang nyata dan komprehensif. Harusnya ada road map pengendalian banjir. Agar banjir tak datang berulang setiap tahun," kata Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin, kepada Kantor Berita RMOLJabar, Kamis (25/2).


Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia itu meminta Kepala Daerah untuk tidak selalu menyalahkan kondisi cuaca yang setiap tahun terjadi.

Akan tetapi harus berpikir bagaimana membuat berbagai kebijakan dalam rangka mencegah terjadinya bencana banjir. Misalnya kebijakan tata ruang atau pembangunan yang lebih mementingkan lingkungan.

Jangan sampai, lanjut dia, bencana banjir ini hanya dijadikan alat oleh para kepala daerah untuk meningkatkan pencitraan di mata masyarakat. Karena rakyat butuh kebijakan yang konkret, bukan hanya bantuan yang kerap disalurkan saat bencana tiba.

"Saat ini para kepala daerah terjebak pada industri pencitraan dan mengkapitalisasi banjir untuk kepentingan dirinya masing-masing. Rakyat butuh solusi. Tak boleh juga kepala daerah dan wakil rakyat di daerah hanya mengandalkan memberi bantuan ketika banjir. Itu bukan solusi. Tapi itu bantuan praktis," tegasnya.

Di samping itu, Ujang juga meminta kepada masyarakat untuk lebih posesif terhadap calon kepala daerah di setiap perhelatan Pilkada. Ujilah para kandidat seberapa jauh pengetahuannya terhadap penanganan bencana.

Jangan sampai, setiap Pilkada hanya kemiskinan, lapangan pekerjaan, ataupun pengangguran yang hanya dijadikan sebagai visi misi mereka. Akan tetapi soal kebencanaan juga yang harus dimiliki oleh para kandidat.

"Ya harusnya siapkan konsepnya untuk pencegahan. Agar banjir tak menerjang rakyat Jabar," pungkasnya.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

UPDATE

Ombudsman RI Pelototi Tata Kelola Haji

Kamis, 23 April 2026 | 10:15

Kemlu Protes Spanduk "Rising Lion" Israel di RS Indonesia Gaza

Kamis, 23 April 2026 | 10:06

IHSG Menguat, Rupiah Tertekan ke Rp17.274 per Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 09:21

Kisah Epik Sang ‘King of Pop’: Film Biopik Michael Resmi Menggebrak Bioskop Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:18

Ketua KONI Ponorogo Sugiri Heru Sangoko Dicecar KPK Soal Pemberian Fee ke Sudewo

Kamis, 23 April 2026 | 09:15

MUI Minta Jemaah Haji Doakan Pemimpin Indonesia

Kamis, 23 April 2026 | 09:14

Bursa Asia Menguat: Nikkei Cetak Rekor

Kamis, 23 April 2026 | 09:07

Harga Minyak Kembali Tembus 100 Dolar AS

Kamis, 23 April 2026 | 08:58

Wall Street Perkasa Berkat Donald Trump

Kamis, 23 April 2026 | 07:41

Pentagon Pecat Petinggi Angkatan Laut John Phelan di Tengah Gencatan Senjata

Kamis, 23 April 2026 | 07:25

Selengkapnya