AS Kecam Langkah Malaysia Yang Pulangkan Migran Myanmar Di Tengah Kudeta

Kebijakan pemerintah Malaysia untuk mendeportasi lebih dari 1.000 warga negara Myanmar ke negara asalnya di tengah ketegangan akibat kudeta militer memicu kecaman dari Amerika Serikat (AS).

Pemerintahan Presiden Joe Biden menyampaikan keprihatinannya dengan langkah Malaysia. Jurubicara Departemen Luar Negeri Ned Price pada Rabu (24/2) juga menyoroti bagaimana militer Myanmar memiliki sejarah kelam atas pelanggaran hak asasi manusia terhadap kelompok agama dan etnis minoritas.

"Kami terus mendesak semua negara di kawasan mempertimbangkan pemulangan migran Burma kembali ke Burma, menghentikan pemulangan itu sampai UNHCR dapat menilai apakah para migran ini memiliki perlindungan," ujar Price, merujuk nama lain Myanmar, seperti dikutip AFP.

Malaysia sendiri telah memulangkan para migran, termasuk para pencari suaka, menggunakan kapal angkatan laut Myanmar dari pangkalan militer Malaysia pada Selasa (23/2).

Padahal sebelumnya Pengadilan Tinggi Kuala Lumpur memerintahkan agar pemulangan itu dihentikan sementara karen adanya kerusuhan yang terjadi di Myanmar setelah kudeta.

Para pejabat tidak memberikan penjelasan mengapa mereka mengabaikan perintah pengadilan dan mengirim kembali 1.086 migran.

Dalam pernyataan bersama, empat anggota parlemen oposisi Malaysia mengutuk deportasi yang dianggap mereka tidak manusiawi. Mereka juga menyebut pejabat pemerintahan telah menghina dan melanggar keputusan hukum.

"Tindakan ini adalah gambaran yang jelas bahwa pemerintah Malaysia tidak menghormati proses pengadilan yang sedang berlangsung dan telah menempatkan Malaysia dalam posisi buruk di depan hak asasi manusia," kata mereka.