Penurunan Elektabilitas PDIP Dan Gerindra Bukan Hanya Karena Kasus Korupsi, Tapi Juga Soal Kondisi Pemerintah

Merosotnya elektabilitas PDI Perjuangan dan Partai Gerindra, berdasarkan survei Balitbang Kompas, tak semata karena dipengaruhi penangkapan kader kedua partai akibat tersandung korupsi.

Meskipun, harus diakui, hal tersebut menjadi faktor utama penurunan elektabilitas PDIP dan Gerindra.

“Memperhatikan periode survei Kompas bisa saja penurunan elektabilitas PDIP dipengaruhi kader terjerat korupsi, pun Gerindra. Terlebih, korupsi kader PDIP terkait bansos penanganan pandemi tentu popularitas dan dampaknya jauh lebih kuat dibanding korupsi hal lain,” ucap pengamat politik dari Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah, kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (23/2).

Dedi menambahkan, persepsi publik pada PDIP dan Gerindra tidak hanya bersumber dari isu korupsi. Namun, ada hal yang cukup mempengaruhi elektabilitas keduanya. Terutama karena kondisi pemerintah saat ini.

“Lebih jauh lagi soal kondisi pemerintah yang saat ini dipimpin PDIP, artinya iklim kepemimpinan Jokowi juga berdampak. Sangat mungkin terkorelasi pada turunnya kepercayaan pada Presiden, umumnya pada pemerintah,” papar Dedi.

Menurutnya, PDIP perlu melakukan evaluasi internal partai agar tidak ada lagi kasus korupsi yang bisa menurunkan elektabilitas.

“Jadi PDIP perlu mengevaluasi banyak hal. Mulai dari performa Presiden, Ketua DPR, juga kader korupsi di lingkarannya,” tandas Dedi.