Anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Ihsanudin,
Selama pandemi Covid-19 melanda Indonesia satu tahun lalu, praktis para siswa tak lagi mendapat pendidikan dengan maksimal. Pelaksanaan pembelajaran jarak jauh menyimpan banyak kendala yang bisa berujung dengan penurunan kualitas output dari siswa didik.
Efektivitas metode pembelajaran yang diterapkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada siswa selama masa pandemi Covid-19 inilah yang dipertanyakan anggota DPRD Jabar dari Fraksi Partai Gerindra, Ihsanudin.
Ia tak yakin kualitas output pendidikan akan terjaga selama terhentinya proses belajar mengajar tatap muka di sekolah.
Oleh karena itu, selaku wakil rakyat Ihsanudin meminta pemerintah untuk mendengar masukan kalangan masyarakat sipil yang peduli terhadap isu pendidikan, untuk mendapatkan solusi terbaik mengatasi tantangan proses belajar mengajar di masa pandemi.
“Isu pendidikan di tengah pandemi sangat luas dan kompleks. Diperlukan kejernihan, kehatian-hatian, tapi juga progresivitas, inovasi, dan kedisiplinan untuk menyelesaikannya,†ujar anggota dewan dari dapil Karawang-Purwakarta, Senin (22/2).
Menurutnya, pemerintah di semua level seharusnya bisa lebih proaktif menjemput bola dengan mengundang perwakilan masyarakat guna mendengarkan masukan dan ide mereka terkait proses belajar mengajar terbaik untuk anak didik di pandemi ini.
Karena masalah pendidikan tidak bisa diselesaikan dan diserahkan kepada pemerintah saja. Serta semua elemen harus berkolaborasi serta bergotong-royong untuk menyelesaikan masalah pendidikan ini mulai dari dasar menengah sampai pendidikan tinggi.
“Saya rasa perlu sinergi antar lembaga seperti pemerintah pusat, provinsi, kabupaten dan kota, BUMN, perusahaan swasta, dan organisasi masyarakat untuk peduli dan mencari solusi bersama menghadapi opsi-opsi pengajaran terbaik untuk peserta didik, khususnya ketika opsinya adalah dimulai kembali pendidikan tatap muka,†paparnya, dikutip
Kantor Berita RMOLJabar.
Meskipun, untuk sejumlah daerah yang masih berkutat dalam zona merah maka opsinya adalah kelas jarak jauh atau online. Namun dalam pelaksanaan pembelajaran secara online pun, pemerintah tetap harus mencari solusi agar akses dan kualitas belajar mengajar tetap berlangsung baik.
“Jangan sampai kita kehilangan satu generasi terkait kualitas SDM yang berkarakter karena menurunnya kualitas, konsentrasi, serta intensitas belajar-mengajar aktif. Inovasi pengajaran harus dilakukan, akses internet harus terjamin baik,†tegasnya.
Di sisi lain Ihsanudin juga mengingatkan, jika pemerintah menghendaki memulai lagi kegiatan tatap muka, maka sekolah harus menerapan protokol kesehatan secara ketat.
“Atau bisa juga dapat dilakukan secara bertahap bergelombang mengikuti perkembangan pandemi di suatu daerah tertentu. Karena tidak bisa disamakan untuk semua daerah dan semua peserta didik,†pungkasnya.
