Berita

Presiden Joko Widodo meninjau banjir, saat masih menjabat sebagai gubernur DKI/Net

Suluh

Momentum Jokowi Buktikan Penanganan Banjir DKI Itu Mudah

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 23:27 WIB | OLEH: WIDIAN VEBRIYANTO

Hujan dengan intensitas tinggi telah membuat wilayah DKI Jakarta dan daerah penyangga mengalami banjir pada Sabtu (20/2). Sebagian bahkan masih belum surut hingga Minggu malam (21/2).

Permasalahan banjir yang terus berulang setiap tahunnya ini cukup menyita perhatian publik. Terlebih lagi ada daerah yang kemudian berjuluk sebagai “langganan banjir”. Artinya sudah bertahun-tahun daerah itu kebanjiran dan tidak ada penanganan yang berarti.

Sorot publik kemudian tertuju pada banjir DKI Jakarta. Sorotan ini kental dengan muatan “dendam pilgub” di tahun 2017 lalu. Di mana petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tumbang oleh Anies Baswedan.


Anies disorot dan anggapan gagal menangani banjir dimunculkan di media sosial. Namanya dibandingkan dengan Jokowi dan Ahok, yang dielukan sebagai pahlawan karena berhasil menangani banjir DKI di era mereka.

Sebenarnya, klaim ini cukup aneh. Sebab, jika memang Jokowi dan Ahok berhasil menangani banjir DKI dengan program normalisasi sungai yang diusung, maka seharusnya per hari ini juga tidak banjir. Sebab, masalah banjir tahunan itu sudah berhasil ditangani mereka berdua.

Tapi nyatanya, banjir masih terjadi dan daerah terdampak tidak jauh beda saat era Jokowi dan Ahok.

Saat menjadi gubernur DKI, Jokowi mengakui bahwa penanganan banjir DKI Jakarta akan lebih mudah ditangani oleh seorang presiden. Pasalnya ada 13 sungai yang mengalir di ibukota dan menjadi kewenangan pusat.

Selain itu, presiden juga bisa berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain di sekitar DKI Jakarta untuk mencari solusi. Kata Jokowi kala itu, solusi bisa berupa penanaman pohon di daerah aliran sungai di hulu, di wilayah Bogor. Bisa juga, masih kata Jokowi, dibuat sebuah bendungan untuk menampung air.

Kini Presiden Joko Widodo sudah menjadi presiden. Jokowi tentu sudah paham akar dari masalah banjir di Jakarta. Bahkan diyakini pula mantan walikota Solo itu juga sudah paham tentang masalah banjir di Bekasi juga wilayah Tangerang, yang menjadi penyangga ibukota.

Jokowi juga merupakan pemimpin yang lahir dari kesuksesannya memimpin daerah, mulai dari Solo hingga ke naik ke tahap provinsi di Jakarta.

Artinya, ayah dari Gibran Rakabuming Raka tersebut barang tentu sudah tahu bagaimana seorang kepala daerah harus berkoordinasi dalam mengatasi masalah bersama.

Singkatnya, Jokowi kini memiliki kuasa juga pengalaman yang mumpuni untuk mengatasi banjir. Apalagi sejak sebelum jadi gubernur DKI, Jokowi mengatakan bahwa menangani banjir ibukota mudah. Bahkan saat akan menjadi presiden, Jokowi menyebut bahwa penanganan itu akan menjadi lebih mudah lagi jika dirinya menjadi presiden.

Jokowi sudah memasuki tahun keduanya memimpin Indonesia di periode kedua. Artinya, Presiden Jokowi yang masih mendapat amanah hingga tahun 2024 harus memanfaatkan momentum banjir ini untuk memberi terobosan nyata agar ibukota dan daerah penyangga tidak lagi terendam.

Jokowi tentu tidak ingin dikenang warga DKI sebagai pemimpin yang masih berutang janji di akhir masa amanahnya nanti.

Populer

Usai Rumah Digeledah, Noor Aflah Diperiksa KPK

Senin, 20 April 2026 | 14:11

China Peringatkan RI Tak Rusak Stabilitas Regional

Sabtu, 18 April 2026 | 02:00

Jaksa Watch Lapor KPK, Ada Dugaan Penyalahgunaan Aset Sitaan Korupsi

Jumat, 17 April 2026 | 17:46

Pengamat Endus Isu Pemakzulan Presiden Didesain Wapres

Kamis, 16 April 2026 | 00:32

Kekesalan JK Dipicu Sikap Gibran dan Serangan Termul

Senin, 20 April 2026 | 12:50

Eksepsi Mardiono terkait Gugatan Muktamar PPP Ditolak PN Jakpus

Kamis, 16 April 2026 | 18:10

Camat hingga Dirut PDAM Kota Madiun Digarap KPK

Kamis, 16 April 2026 | 13:50

UPDATE

Wacana Pileg 2029 Seperti Liga Sepak Bola Mencuat, Partai Baru Tarkam Dulu

Sabtu, 25 April 2026 | 01:54

Bahlil Bungkam soal Isu CPO dan Kenaikan Harga Minyakita

Sabtu, 25 April 2026 | 01:31

Yuddy Chrisnandi Ajak FDI Bangun Dapur MBG di Daerah Tertinggal

Sabtu, 25 April 2026 | 01:08

Optimalisasi Selat Malaka Harus Lewat Infrastruktur Maritim, Bukan Pungut Pajak

Sabtu, 25 April 2026 | 00:51

Kejari Jakbar Fasilitasi Isbat Nikah Massal bagi 26 Pasutri

Sabtu, 25 April 2026 | 00:30

Kemampuan Diplomasi Energi Bahlil Sering Diolok-olok Netizen

Sabtu, 25 April 2026 | 00:09

Kinerja Bareskrim Dinilai Makin Tajam Usai Bongkar Kasus Strategis

Jumat, 24 April 2026 | 23:58

Ketegasan dalam Peradilan Militer Menyangkut Keamanan Negara

Jumat, 24 April 2026 | 23:33

Kebijakan Bahlil Dicap Auto Pilot dan Sering Bahayakan Rakyat

Jumat, 24 April 2026 | 23:09

KPK Diminta Sita Aset Kalla Group Jika Gagal Bayar Proyek PLTA Poso

Jumat, 24 April 2026 | 22:48

Selengkapnya