Berita

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra/Net

Bisnis

Klaim Pemerintah Soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Masuk 4 Besar Diragukan

MINGGU, 21 FEBRUARI 2021 | 21:51 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Data pemerintah terkait pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 masuk empat besar setelah China, Vietnam, dan Korea Selatan diragukan.

Analis Ekonomi Pergerakan Kedaulatan Rakyat (PKR), Gede Sandra mengaku telah menelisik klaim pemerintah tersebut. Ternyata, kata dia, pemerintah menggunakan slide presentasi dari Kemenkeu pada halaman "tekanan ekonomi Indonesia termasuk yang moderat".

"Sama dengan klaim Menko Perekonomian, pertumbuhan ekonomi Indonesia disebut berada di posisi ke-4," kata Gede Sandra dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Minggu (21/2).


Sebagai pihak yang meragukan data Kemenkeu tersebut, ia kemudian memeriksa data pertumbuhan ekonomi negara-negara di dunia melalui internet.

"Ternyata yang saya temukan adalah: setidaknya ada 30-an negara yang pertumbuhan ekonominya tahun 2020 lebih baik dari Indonesia!" tegasnya.

Melihat paparan pemerintah dengan hasil temuannya, ia menilai ada strategi yang dibangun pemerintah dalam mengomunikasikan pertumbuhan dalam negeri di tahun 2020 itu.

"Kalau dalam ilmu statistik, teknik pemerintah ini namanya 'cherry picking'. Hanya memilih data yang pas agar hasilnya bagus sesuai keinginan, sementara data yang tidak pas tidak dipilih," sambungnya.

Pertumbuhan eknomi yang berjalan positif di tahun 2020 itu sebelumnya juga disampaikan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto. Pertumbuhan didorong oleh upaya pemulihan ekonomi nasional yang sudah berada dalam jalur yang benar.

“Di tengah pandemi, investasi di Indonesia tetap meningkat sebesar Rp 826,3 triliun,” kata Menko Airlangga di akun Instagramya, Sabtu (20/1).

Populer

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

Bayang-Bayang LDII

Rabu, 08 April 2026 | 05:43

Giliran Sekda Kota Madiun Dipanggil KPK dalam Kasus Pemerasan Maidi

Senin, 13 April 2026 | 14:18

Karyawan dan Konsultan Pajak Hasnur Group Dipanggil KPK Terkait Kasus Restitusi Pajak

Kamis, 09 April 2026 | 12:18

GAMKI: Ceramah Jusuf Kalla Menyakiti Umat Kristen

Senin, 13 April 2026 | 08:21

UPDATE

Serentak di Tiga Lokasi, KPK Periksa Pegawai Kemenag dan Bos Travel

Jumat, 17 April 2026 | 14:16

Waspadai Phishing dan Malware, BNI Tekankan Keamanan BNIdirect

Jumat, 17 April 2026 | 14:15

Bitcoin Stabil di Level 74.900 Dolar AS

Jumat, 17 April 2026 | 14:11

Ekonomi Jatim Tumbuh 5,33 Persen di 2025, Didongkrak Sektor Manufaktur

Jumat, 17 April 2026 | 14:05

KPK Periksa Direktur Kepatuhan Bank Papua dalam Kasus Korupsi Dana Operasional Papua

Jumat, 17 April 2026 | 14:01

Rekrutmen Manajer Kopdes Tak Boleh Ada Titipan

Jumat, 17 April 2026 | 13:50

Kasus Chat Cabul Mahasiswa Merebak di IPB, DPR Minta Kampus Bertindak Tegas

Jumat, 17 April 2026 | 13:41

Penahanan Harga BBM Non-Subsidi Dikhawatirkan Ganggu Kesehatan Fiskal

Jumat, 17 April 2026 | 13:39

PPIH Ujung Tombak Keberhasilan Penyelenggaraan Haji

Jumat, 17 April 2026 | 13:31

KPK Temukan Dapur MBG Tak Layak, Kasus Keracunan Jadi Alarm Serius

Jumat, 17 April 2026 | 13:22

Selengkapnya