Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf/Ist
Ada upaya melepas tanggung jawab dari pemerintah terkait penanganan lapangan pekerjaan di Indonesia yang masih jadi persoalan.
Hal tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Future Studies (Infus), Gde Siriana Yusuf menanggapi pernyataan Presiden Joko Widodo yang menyebut kunci perluasan lapangan kerja berasal dari pelaku usaha dan dunia usaha, bukan dari pemerintah.
"Aneh jika presiden kasih
statement seperti ini. Sebaliknya, kunci lapangan kerja ada di pemerintah," kata Gde Siriana kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (21/2).
Ia menjabarkan, setidaknya ada dua kunci yang seharusnya bisa dimaksimalkan pemerintah dalam meningkatkan lapangan kerja, yakni tingkat pertumbuhan ekonomi dan efektivitas dari utang pemerintah dan BUMN dalam menyerap tenaga kerja lokal.
Namun demikian, dua hal tersebut nyatanya tak berjalan maksimal. Sejak Presiden Jokowi memimpin, kata Gde, pertumbuhan ekonomi stagnan di angka 5 persen. Selain itu elastilitas setiap 1% pertumbuhan dalam menyerap tenaga kerja juga dinilai rendah.
Padahal jika pertumbuhannya efektif, 1 persen pertumbuhan bisa menyerap 500 ribu lapangan kerja baru. Namun yang terjadi, kata dia, fokus pembangunan infrastruktur oleh pemerintah justru hanya menyerap sekitar 300 ribu lapangan kerja baru.
"Itu pun hitungannya memasukkan orang yang kerja sebagai asisten rumah tangga, asongan, tukang cukur dan lain-lain," paparnya.
Utang pemerintah juga dinilainya belum mampu menyerap tenaga kerja lokal. Terkait dengan proyek infrastruktur, kata dia, kerja sama dengan China justru lebih banyak menggunakan tenga kerja asal negeri tirai bambu tersebut.
"Selain itu, banyak proyek infrastruktur dikerjakan oleh BUMN. Swasta yang selama ini berperan untuk menggerakkan ekonomi sektor ril justru tidak mendapat proyek. Akhirnya tidak ada perputaran uang pada sektor ritel," lanjutnya.
Oleh karenanya, ia memperingatkan kepada Presiden Jokowi untuk tidak menggurui pengusaha. Sebab bila ekonomi tumbuh bagus minimal 7 persen, dengan sendirinya dunia usaha akan menyiapkan rencana lima tahun yang ekspansif dan optimistik.
"Kesimpulannya, Jokowi jangan melepas tanggung jawabnya soal keterpurukan ekonomi nasional yang sudah terjadi sebelum Covid-19. Ucapannya ini menunjukkan ketidakpahamannya pada ekonomi makro," tandasnya.
