Berita

Ilustrasi/Net

Bisnis

Terancam Digusur Asing, Komisi VI: Lindungi UMKM Dan Batasi Impor

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 | 14:44 WIB | LAPORAN: AHMAD SATRYO

Pemerintah diminta segera menyelesaikan regulasi barang-barang impor yang masuk ke dalam negeri.

Menurut anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, regulasi penting untuk mengatur dan membatasi barang-barang impor yang diperdagangkan di tanah air.

Hal tersebut disampaikan Darmadi saat menanggapi keluhan netizen dengan tagar #SellerAsingBunuhUMKM di Twitter baru-baru ini.


"Produk-produk dalam negeri mesti dilindungi, jangan sampai terdelusi oleh produk-produk negara luar karena kalah bersaing, misalnya soal harga," kata Darmadi menanggapi ramainya gerakan #SellerAsingBunuhUMKM di media sosial, Sabtu (20/2).

Politisi PDIP ini khawatir bila merebaknya produk luar negeri akan berdampak panjang bagi pelaku usaha lokal. Lebih murahnya barang impor mengancam pelaku UMKM gulung tikar yang ujungnya akan memengaruhi perekonomian dalam negeri.

Selain itu, Darmadi juga berharap agar platform-platform e commerce yang ada di tanah air memberikan porsi yang lebih kepada produk-produk UMKM dalam negeri.

"Ini penting agar produk-produk UMKM tersalurkan dengan maksimal. Platform e commerce kita juga mesti membatasi produk dari luar. Itu makanya perlu ada regulasi yang mengatur ini semua," tegasnya.

Nantinya, lanjut dia, regulasi yang dirancang tidak hanya penekanannya pada aspek penerimaan negara dari sisi pajak saja, namun bagaimana agar pemerintah mempunyai blue print untuk peningkatan daya saing.

Yang tak kalah pentingnya, kata dia, pemerintah perlu memberikan edukasi dan pelatihan kepada para pelaku usaha dalam negeri untuk meningkatkan produk guna memiliki daya saing yang memadai.

"Punya kompetensi sehingga bisa membuat produk-produk yang bisa bersaing dengan produk impor. Pilihan strateginya di antaranya cost leadership, fokus atau diferensiasi produk," demikian Darmadi.

Populer

Kafe Diduga terkait Jampidsus Digeledah

Rabu, 08 Juli 2026 | 16:36

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

KPK-PPATK Diminta Pastikan Harta AHY dan Ibas dari Sumber Halal

Senin, 06 Juli 2026 | 17:38

Langkah Polri Bongkar Kasus Dugaan Korupsi Kejagung Tuai Apresiasi

Kamis, 09 Juli 2026 | 03:59

UPDATE

DPR Godok Anggaran Rekrutmen KPU-Bawaslu Daerah Dilakukan Serentak

Kamis, 09 Juli 2026 | 22:23

Dari Pala Jadi Peluang, BRI Peduli Perkuat Usaha KWT Bogor Lewat Program AURA

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Mandatori B50 Meluncur, Indonesia Siap Perkuat Kedaulatan Energi

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:50

Prabowo Prediksi Target 100 GW PLTS Bakal Dihujat Pakar

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:46

Kejagung Sebut TNI Jaga Rumah Jampidsus Sudah SOP

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:38

Prabowo: Banyak Negara Iri dan Benci, Ingin RI Kolaps

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:30

Kapal Tanker Pertamina Pride Berhasil Lintasi Selat Hormuz

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:17

Rumah Sentul Tak Masuk LHKPN, Segini Harta Jampidsus

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:13

Prabowo Siapkan Penghargaan untuk Tokoh-tokoh di Balik Kesuksesan B50

Kamis, 09 Juli 2026 | 21:10

Galon PC Tak Sebabkan Gangguan Hormon, Reproduksi, dan Kanker

Kamis, 09 Juli 2026 | 20:35

Selengkapnya