Berita

Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly/Net

Politik

Disayangkan Utang Digunakan Untuk Bayar Utang, Harusnya Ke Sektor Produktif

SABTU, 20 FEBRUARI 2021 | 12:30 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Jumlah utang yang terus-menerus meningkat akan mengurangi anggaran pembangunan dan menghambat jalannya pemulihan ekonomi secara nasional.

Demikian disampaikan anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PKS, Junaidi Auly dalam acara PKS Legislative Corner, Jumat (19/2).

"Dengan bertambahnya utang kita, berarti APBN akan terus-menerus terbebani, sehingga semakin menghambat anggaran untuk belanja kebutuhan sosial. Dalam jangka pendek, hal ini akan membuat investasi swasta menjadi crowded dan menghambat jalannya pemulihan ekonomi secara nasional," jelas Junaidi.


Junaidi juga menyayangkan pembelanjaan utang yang selama ini dinilai tidak efektif karena tidak pernah menyentuh sektor produktif dan serapan anggaran pemulihan ekonomi nasional yang hanya 83 persen.

"Sangat disayangkan, anggaran yang berasal dari utang tidak bisa menyentuh sektor-sektor produktif sehingga utang hanya digunakan untuk membayar utang," ucap dia.

Sebagai penutup, Junaidi menyampaikan saran kepada pemerintah agar utang dapat dibelanjakan secara efektif agar tidak menambah beban APBN.

Menurutnya, belanja utang ini dapat diarahkan pada sektor-sektor yang mendorong produktivitas sehingga dapat menjadi modal tambahan bagi pendapatan negara dan bisa meningkatkan perekonomian Indonesia.

"Utang saat ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dihindari karena adanya defisit anggaran, saat ini yang kita harapkan pemerintah dapat membelanjakan utang ini secara efektif dan efisien. Langkah yang sudah dilakukan adalah membelanjakan utang ini untuk mengatasi persoalan kesehatan dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional, tetapi yang menjadi bahan evaluasi adalah sejauh mana langkah-langkah ini membawa dampak positif untuk Indonesia," pungkas Junaidi.

Populer

Kolaborasi dengan Turki

Minggu, 11 Januari 2026 | 04:59

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Tembok Pertahanan Persib Kunci Sukses Juara Paruh Musim

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:36

Tabur Bunga Dharma Samudera

Sabtu, 17 Januari 2026 | 03:19

Realisasi Investasi DKI Tembus Rp270,9 Triliun Sepanjang 2025

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:59

Pemerintah Tidak Perlu Dibela

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:40

SP3 Eggi Sudjana Banjir Komentar Nyinyir Warganet

Sabtu, 17 Januari 2026 | 02:12

TNI AL Bentuk X Point UMKM Genjot Ekonomi Masyarakat

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:49

Perkara Ijazah Palsu Jokowi jadi Laboratorium Nasional di Bidang Hukum

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:27

Trump Resmikan Dewan Perdamaian Gaza Bergaya Kolonial

Sabtu, 17 Januari 2026 | 01:01

TNI Boleh Urus Terorisme sebagai Kelanjutan Polri

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:45

Politikus PKB Minta Jangan Ada Paranoid soal Pilkada Via DPRD

Sabtu, 17 Januari 2026 | 00:20

Selengkapnya