Berita

Menteri Luar Negeri China Wang Yi /Net

Dunia

Menlu Wang Yi: China Murni Tidak Punya Tujuan Geopolitik Atau Keuntungan Ekonomi Dalam Kerja Sama Vaksin Covid-19

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 13:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali bahwa negaranya tidak pernah terkait pada ikatan politik apa pun dalam kerja sama internasional tentang vaksin Covid-19 atau berencana untuk mendapatkan keuntungan ekonomi darinya.

Hal itu disampaikan Wang saat menghadiri pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai distribusi vaksin Covid-19 pada Rabu (17/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wang juga menekankan bahwa komunitas internasional sudah seharusnya bersatu dan bergandengan tangan, alih-alih saling bertepuk tangan selama masa sulit dalam memerangi pandemi. Dia juga mengatakan komunitas internasional juga harus memerangi semua bentuk disinformasi dan segala upaya untuk mempolitisasi pandemi.


“Anggota DK PBB, khususnya, perlu memberi contoh dalam hal ini,” ujarnya, seperti dikutip dari Global Time, Kamis (18/2).

“China selalu ingin membuat vaksin menjadi barang publik yang terjangkau yang dapat digunakan oleh orang-orang dari semua negara. Juga akan terus memperkuat kolaborasi di bidang vaksin dan bidang anti-pandemi lainnya untuk mempromosikan pembangunan komunitas kesehatan bagi semua umat manusia,” kata Wang.

Pernyataan Wang seolah menangkal laporan beberapa media Barat yang menuduh bahwa China terlibat dalam ‘diplomasi vaksin’ dan memperkuat posisi global dengan mengirimkan vaksin dan memberikan bantuan ke negara lain.

Dia mengatakan China tidak pernah mengejar tujuan geopolitik atau keuntungan ekonomi apa pun, juga tidak melampirkan kondisi politik apa pun dalam melakukan kerja sama internasional untuk vaksin Covid-19.

Dalam pertemuan Rabu, Wang mengusulkan agar Akses Global Vaksin Covax-19 (COVAX) sepenuhnya memprioritaskan negara berkembang, dan khususnya, memastikan pasokan vaksin dapat diakses dan terjangkau di negara-negara yang terkena sanksi atau konflik.

“Komunitas internasional harus sama sekali menolak ‘nasionalisme’ vaksin, mempromosikan distribusi vaksin yang adil dan merata di antara negara-negara maju dan berkembang,” katanya.

China mengumumkan pada 3 Februari lalu, bahwa mereka akan memberikan 10 juta dosis vaksin Covid-19 untuk program COVAX , terutama untuk negara berkembang.

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Ekonom: Pertumbuhan Ekonomi Akhir Tahun 2025 Tidak Alamiah

Jumat, 26 Desember 2025 | 22:08

Lagu Natal Abadi, Mariah Carey Pecahkan Rekor Billboard

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:46

Wakapolri Kirim 1.500 Personel Tambahan ke Lokasi Bencana Sumatera

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:45

BNPB: 92,5 Persen Jalan Nasional Terdampak Bencana Sumatera Sudah Diperbaiki

Jumat, 26 Desember 2025 | 21:09

Penerapan KUHP Baru Menuntut Kesiapan Aparat Penegak Hukum

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:37

Ancol dan TMII Diserbu Ribuan Pengunjung Selama Libur Nataru

Jumat, 26 Desember 2025 | 20:26

Kebijakan WFA Sukses Dongkrak Sektor Ritel

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:56

Dua Warga Pendatang Yahukimo Dianiaya OTK saat Natal, Satu Tewas

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:42

21 Wilayah Bencana Sumatera Berstatus Transisi Darurat

Jumat, 26 Desember 2025 | 19:32

Jangan Sampai Aceh jadi Daerah Operasi Militer Gegara Bendera GAM

Jumat, 26 Desember 2025 | 18:59

Selengkapnya