Berita

Menteri Luar Negeri China Wang Yi /Net

Dunia

Menlu Wang Yi: China Murni Tidak Punya Tujuan Geopolitik Atau Keuntungan Ekonomi Dalam Kerja Sama Vaksin Covid-19

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 13:32 WIB | LAPORAN: RENI ERINA

Penasihat Negara sekaligus Menteri Luar Negeri China Wang Yi menegaskan kembali bahwa negaranya tidak pernah terkait pada ikatan politik apa pun dalam kerja sama internasional tentang vaksin Covid-19 atau berencana untuk mendapatkan keuntungan ekonomi darinya.

Hal itu disampaikan Wang saat menghadiri pertemuan virtual Dewan Keamanan PBB (DK PBB) mengenai distribusi vaksin Covid-19 pada Rabu (17/2).

Dalam pertemuan tersebut, Wang juga menekankan bahwa komunitas internasional sudah seharusnya bersatu dan bergandengan tangan, alih-alih saling bertepuk tangan selama masa sulit dalam memerangi pandemi. Dia juga mengatakan komunitas internasional juga harus memerangi semua bentuk disinformasi dan segala upaya untuk mempolitisasi pandemi.


“Anggota DK PBB, khususnya, perlu memberi contoh dalam hal ini,” ujarnya, seperti dikutip dari Global Time, Kamis (18/2).

“China selalu ingin membuat vaksin menjadi barang publik yang terjangkau yang dapat digunakan oleh orang-orang dari semua negara. Juga akan terus memperkuat kolaborasi di bidang vaksin dan bidang anti-pandemi lainnya untuk mempromosikan pembangunan komunitas kesehatan bagi semua umat manusia,” kata Wang.

Pernyataan Wang seolah menangkal laporan beberapa media Barat yang menuduh bahwa China terlibat dalam ‘diplomasi vaksin’ dan memperkuat posisi global dengan mengirimkan vaksin dan memberikan bantuan ke negara lain.

Dia mengatakan China tidak pernah mengejar tujuan geopolitik atau keuntungan ekonomi apa pun, juga tidak melampirkan kondisi politik apa pun dalam melakukan kerja sama internasional untuk vaksin Covid-19.

Dalam pertemuan Rabu, Wang mengusulkan agar Akses Global Vaksin Covax-19 (COVAX) sepenuhnya memprioritaskan negara berkembang, dan khususnya, memastikan pasokan vaksin dapat diakses dan terjangkau di negara-negara yang terkena sanksi atau konflik.

“Komunitas internasional harus sama sekali menolak ‘nasionalisme’ vaksin, mempromosikan distribusi vaksin yang adil dan merata di antara negara-negara maju dan berkembang,” katanya.

China mengumumkan pada 3 Februari lalu, bahwa mereka akan memberikan 10 juta dosis vaksin Covid-19 untuk program COVAX , terutama untuk negara berkembang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

Komisi I DPR: Kisruh Rating IGRS di Steam Picu Kegaduhan

Rabu, 08 April 2026 | 19:50

JK Jangan jadi Martir Pemecah Belah Bangsa

Rabu, 08 April 2026 | 19:41

Narasi Pesimis di Tengah Gejolak Global Ganggu Stabilitas Nasional

Rabu, 08 April 2026 | 19:19

Ulama Dukung Wacana BNN Larang Vape

Rabu, 08 April 2026 | 19:18

KAMMI: Kerusakan Lingkungan Tidak Bisa Selesai di Ruang Diskusi

Rabu, 08 April 2026 | 19:05

WFH Momentum Perkuat Layanan Digital

Rabu, 08 April 2026 | 19:02

Motor Listrik Operasional SPPG Sudah Direncanakan Sejak 2025

Rabu, 08 April 2026 | 19:00

Harus Melayani, Kader PKB Jangan jadi Tamu 5 Tahunan

Rabu, 08 April 2026 | 18:51

JK Minta Jokowi Tunjukkan Ijazah Asli Buat Akhiri Polemik

Rabu, 08 April 2026 | 18:44

7 Menu Warteg Paling Dicari Orang Indonesia

Rabu, 08 April 2026 | 18:42

Selengkapnya