Berita

Mantan Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam/Net

Politik

Dipo Alam: Orang Lagi Rame Hukuman Mati Kok Diajak Bahas Serial Kecolongan 2 Kali

KAMIS, 18 FEBRUARI 2021 | 07:25 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Mantan Sekretaris Kabinet RI, Dipo Alam merasa geram dengan perdebatan ruang publik yang secara tiba-tiba diisi oleh cerita masa lalu antara Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono.

Cerita ini bermula dari pernyataan politisi senior Partai Demokrat Marzuki Ali saat diundang di acara YouTube Akbar Faisal Uncensored. Dia mengurai cerita, eks Ketua Umum Demokrat, SBY sempat berkata pada dirinya bahwa Megawati kecolongan dua kali pada Pilpres 2004.

“Pak SBY nyampaikan, ‘Pak Marzuki, saya akan berpasangan dengan Pak JK. Ini Bu Mega akan kecolongan dua kali ini. Kecolongan pertama dia yang pindah. Kecolongan kedua dia ambil Pak JK’. Itu kalimatnya,” kata Marzuki.


Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto kemudian membuat rilis berita yang isinya menanggapi pernyataan Marzuki. Dia menyebut bahwa apa yang diucapkan telah menunjukkan bahwa SBY telah menciptakan desain pencitraan seolah ia sebagai Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) dizalimi Megawati yang masih menjabat sebagai Presiden kelima RI.

Saat itu, kata Hasto, berembus isu SBY merasa dizalimi Megawati sehingga ia memilih untuk mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam.

“Terbukti bahwa sejak awal Pak SBY memang memiliki desain pencitraan tersendiri termasuk istilah 'kecolongan dua kali' sebagai cermin moralitas tersebut,” kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (17/2).

Perdebatan ini membuat Dipo Alam geram. Pasalnya, saat ini masyarakat Indonesia sedang sibuk menghadapi ekonomi yang kian lesu dan masalah kesehatan yang terus memprihatinkan karena pandemi belum berakhir.

“Orang lagi sibuk ekonomi hadapi ekonomi Covid-19, mau vaksinan,” ujarnya lewat akun Twitter pribadi, Kamis (18/2).

Dipo Alam juga menegaskan bahwa ruang politik sedang ramai membahas usulan hukuman mati dari Wamenkumham kepada menteri yang terlibat kasus korupsi bansos dan benur dan revisi UU ITE.

“Kok diajak-ajak bahas cerita serial ‘kecolongan 2x’ yang basi? Dari sumber-sumber nggak jelas? Mubazir!” tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya