Berita

Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule/Net

Politik

UU ITE Seperti Karet Meja Biliard, Bisa Mentalkan Bola Ke Muka Sendiri

RABU, 17 FEBRUARI 2021 | 09:45 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Rencana Presiden Joko Widodo untuk merevisi UU 19/2016 tentang perubahan atas UU 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) diduga tidak lepas dari penggunaan UU tersebut yang mulai menyasar pendukungnya.

Dugaan itu disampaikan Ketua Majelis Jaringan Aktivis Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (17/2).

Secara khusus, Iwan Sumule menyoroti kasus Ketua Relawan Pro Jokowi-Maruf Amin (Jomin), Ambroncius Nababan dan pegiat media sosial pendukung Jokowi, Abu Janda alias Permadi Arya. Di mana keduanya kini tersandung UU ITE.


Singkatnya, dia hendak menyampaikan bahwa UU ITE kini bisa menjadi senjata makan tuan yang “menghabisi” pendukung penguasa.  

“UU ITE juga akhirnya mengancam para BuzzeRp,” sindir Iwan Sumule. BuzzeRp merupakan istilah yang kerap digunakan untuk menyebut para pendengung berbayar yang ada di media sosial.

Atas dasar itu, UU ITE kemudian dianggap mengandung pasal karet oleh Jokowi. Bagi Iwan Sumule, anggapan karet tersebut disampaikan karena UU ITE sudah tidak lagi jadi hukum besi bagi penguasa.

Dia mengumpamakan UU ITE seperti karet ban yang ada di pinggiran meja biliard. Karet ini berfungsi memantulkan bola yang disodok para pemain.

“Kalau tidak tepat nyodok bolanya, bisa mental ke mana-mana dan kena muka sendiri. Makanya pemahaman karet penguasa mesti direvisi agar tidak membal-membal,” urainya.

“Padahal ketidakpemahaman dan penerapan yang tak memberi keadilan penyebabnya,” demikian Iwan Sumule.

Populer

Polisi Gunakan Senjata Baru OTT, 21 Kepsek Diamankan

Senin, 21 September 2026 | 03:25

Djaka Budhi Diuntungkan Berkat Menkeu Baru Suahasil Nazara

Minggu, 20 September 2026 | 14:18

Syukur Mandar Dicopot, Gerakan Oposisi Tegaskan Organisasi Bukan Milik Pribadi

Minggu, 20 September 2026 | 18:58

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

Ahmad Dedi Dikabarkan Jadi Tersangka Baru Kasus Suap Bea Cukai

Senin, 21 September 2026 | 13:33

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

UPDATE

Tertekan Lonjakan Minyak, Harga Emas Dunia Anjlok ke Level 4.254 Dolar AS

Senin, 28 September 2026 | 08:30

Iran Siap Hadapi "Perang Kiamat" dengan AS

Senin, 28 September 2026 | 08:12

Jalan Terbuka Bagi Dividen BEI: Proses Demutualisasi Masuki Tahap Pengkajian Saham

Senin, 28 September 2026 | 07:52

Halal Jangan Berhenti di Sertifikat

Senin, 28 September 2026 | 07:38

IAMI Lahir di Jakarta, Nasaruddin Umar Jadi Presiden Pertama

Senin, 28 September 2026 | 07:07

APH Harus Turun Tangan Tertibkan Tarif Parkir Tak Wajar

Senin, 28 September 2026 | 07:05

Kejagung Didesak Bongkar Mata Rantai Uang Chromebook

Senin, 28 September 2026 | 06:47

Pagar Nusa Kukuhkan 25 Kader Pasukan Inti di Taiwan

Senin, 28 September 2026 | 06:42

Indonesia Ikut Ajang WSC 2026 di Shanghai, Ini Manfaatnya

Senin, 28 September 2026 | 06:20

Ekosistem Logistik di Kawasan Timur Masih Penuh Tantangan

Senin, 28 September 2026 | 05:54

Selengkapnya