Berita

Bupati Sampang, Slamet Junaidi/RMOLJatim

Nusantara

Mereformasi Birokrasi, Cerita Bupati Sampang Bersihkan Pungutan Pelayanan Dan Kembangkan Potensi Desanya

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 22:23 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Banyak Kepala Daerah yang berusaha melakukan reformasi birokrasi untuk mencapai target kerja politiknya memenuhi janji pada rakyat.

Salah satunya dilakukan oleh Bupati Sampang, Slamet Junaidi.

Saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim, ia mengatakan melakukan berbagai terobosan untuk memajukan wilayahnya. Selain itu, ia juga berkomitmen meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Cerita politisi Nasdem itu, selain mereformasi birokrasi, ia juga fokus membantu petani dan memaksimalkan potensi wisata yang ada di pedesaan.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, dia selalu berkomitmen menempatkan anak buahnya, sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.

"Di awal itu bagaimana bisa mereformasi birokrasi karena satu daerah mesinnya di birokrasi. Karena itu pertama kita melakukan mutasi sesuai dengan kapasitasnya," kata pria yang akrab disapa Haji Idi itu saat berbincang dengan Kantor Berita RMOLJatim sesaat lalu, Selasa (16/2).

Sejak menjabat, pria yang juga berlatar belakang pengusaha itu selalu mengharamkan jual beli jabatan.

Bahkan, ditegaskan Haji Idi, untuk menduduki jabatan di eselon dua, dirinya mewajibkan seorang calon kepala OPD untuk menyiapkan lima inovasi program untuk menyejahterakan rakyat.

Hal itu dia berlakukan sebagai syarat mutkak dan tidak bisa ditawar.

"Alhamdulillah birokrasi kita sudah jalan. Bagi kita selalu mengajak lari dan yang gak mau, kita amputasi. Sama dengan ilmu kedokteran, birokrasi itu sama dengan organ satu kesatuan, jika ada salah satu organ yang sakit, diobati dulu, kalau tidak sembuh ya harus diamputasi," tambahnya.

Semua terobosan tersebut ternyata membuahkan hasil. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat pun menjadi singkat.

Keberhasilan itu dia contohkan dalam proses pengurusan KTP. Setiap warga Sampang yang mengurusi administrasi kependudukan dasar seperti KTP hanya dilakukan beberapa jam saja.

Tak cukup di situ, Haji idi membersihkan praktik pengutan kepada masyarakat.

"Alhamdulillah sudah selesai semua tetapi ada jabatan eselon dua yang masih Plt karena memang belum ada yang meyakinkan saya. Kalau dulu mengurus KTP bayar seratus ribu dan sekarang free, tidak ada cerita itu," jelasnya.

Selain melakukan reformasi birokrasi, mantan anggota DPR RI itu juga konsen untuk memberdayakan masyarakat pedesaan, lewat Bumdes.

Salah satu yang dilakukan adalah mengembangkan sektor pariwisata di pedesaan.

"Kita kumpulkan camat dan desa di daerah kami. Kita motivasi untuk mereka beruasaha. Karena desa harus mandiri secara keseluruhan," jelasnya.

Dia mengatakan, banyak potensi yang bisa dikembangkan di kabupaten Sampang. Dalam sektor perikanan, ada potensi budidaya udang vaname dan kepiting yang bisa dikembangkan oleh masyarakat.

Disamping itu, dalam sektor pertanian, kata Slamet Junaidi, wilayahnya punya produk unggulan melon love yang menjadi andalan di wilayahnya.

"Banyak ya. Ada budidaya kepiting, udang vaname dan kalau kita punya brand salah satunya melon love yang sudah masuk ke luar daerah seperti DKI Jakarta," tambahnya.

Slamet Djunaidi selalu memberikan bantuan bibit dan modal bagi masyarakat pedesaan. Sehingga, nasib petani pun bisa membaik dan meningkatkan PAD Sampang.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Nasdem Ingatkan Ancaman El Nino dan Dampak Geopolitik ke Pangan Nasional

Selasa, 07 April 2026 | 14:17

Istana Kaji Wacana Potong Gaji Menteri, Belum ada Keputusan

Selasa, 07 April 2026 | 14:14

Pemerintah Genjot Biofuel untuk Redam Dampak Kenaikan Harga Pangan

Selasa, 07 April 2026 | 14:02

Benteng Etika Digital: Pemerintah Godok Dua Perpres untuk Jinakkan Risiko AI

Selasa, 07 April 2026 | 13:53

KPK Panggil Petinggi 5 Perusahaan Travel Haji

Selasa, 07 April 2026 | 13:34

Seruan Saiful Mujani Tak Digubris, Istana: Prabowo Fokus Agenda Strategis

Selasa, 07 April 2026 | 13:33

Monitoring Ketat Jadi Kunci WFH ASN Tetap Produktif

Selasa, 07 April 2026 | 13:21

Pemerintah Klaim Ketahanan Pangan Nasional Stabil hingga 11 Bulan ke Depan

Selasa, 07 April 2026 | 13:17

Jangan Adu Domba Rakyat dengan Pemerintah Soal BBM

Selasa, 07 April 2026 | 13:11

Kasus Suap Pemkab Bekasi: KPK Periksa Istri Ono Surono Sebagai Saksi

Selasa, 07 April 2026 | 13:08

Selengkapnya