Angka Kemiskinan Di Aceh Melonjak, Nasrul Zaman Minta Sekda Bertanggung Jawab

Angka kemiskinan di Aceh yang mengalami pelonjakan hingga menjadi daerah termiskin di Sumatera membuat prihatin banyak pihak di provinsi paling barat Indonesi itu.

Menurut pemerhati Kebijakan Publik, Nasrul Zaman, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh masih menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda perekonomian Aceh. Sayangnya, anggaran itu masih tidak digunakan secara optimal oleh Pemerintah Aceh.

“Bayangkan saja, tahun lalu SiLPA Aceh mencapai lebih dari dua triliun (rupiah),” kata Nasrul kepada Kantor Berita RMOLAceh, Selasa (16/2).

Akibatn pengelolaan anggaran yang buruk, kata Nasrul, berdampak pada peningkatan jumlah orang miskin di Aceh.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terjadi kenaikan angka kemiskinan di Aceh sebesar 15,43 persen dan menetapkan Aceh sebagai provinsi termiskin di Sumatera pada September 2020.

Nasrul mengatakan, secara umum angka kemiskinan di seluruh provinsi di Sumatera meningkat tajam. Namun “keberhasilan” Aceh menyalip Bengkulu sebagai daerah termiskin di Sumatera menjadi sebuah “prestasi” penting.

Nasrul pun mempertanyakan peran Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Dia menilai tim ini tidak bekerja dengan tepat dalam mengelola anggaran yang tersedia.

Sejak awal, jelas Nasrul, dirinya sudah memperingatkan Pemerintah Aceh tentang buruknya pola penanganan Covid-19 dan antisipasi dampaknya.   

Dalam tiga aksi besar penanganan Covid-19 yaitu soal layanan kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi mikro, semuanya tidak mampu dilakukan secara paralel dan sinergis oleh Pemerintah Aceh.

Misalnya, hasil recofusing yang tergolong besar, mencapai Rp 1,7 triliun. Namun, dana besar itu tak mampu digunakan secara tepat dalam tiga aksi besar penanganan Covid-19 pada 2020. Hal ini menyebabkan SiLPA Aceh 2020 mencapai Rp 2 triliun lebih.
 
Dan ini sangat berdampak pada peningkatan angka kemiskinan di Aceh.
Peningkatan angka kemiskinan Aceh sepenuhnya terjadi akibat kesalahan manajemen kepemimpinan dalam mengelola anggaran daerah. Pemerintah tidak mampu mendorong kesejahteraan rakyat.

“Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPA adalah orang yang paling bertanggung jawab atas hal ini. Saran saya, beliau harus lebih fokus dalam memastikan penggunaan anggaran yang tepat dan berdampak secara luas kepada masyarakat Aceh ketimbang mengurusi isi kantor orang lain,” pungksa Nasrul.