Gini Ratio Tinggi, Politisi PDIP: Evaluasi Konsep Neoliberalisme Ke Berdikari

Konsep kebijakan ekonomi yang selama ini diterapkan pemerintah harus segera dievaluasi.

Hal itu penting mengingat dalam catatan Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini, ketimpangan pengeluaran penduduk atau gini ratio naik. Pada September 2020 sebesar 0,385 atau naik 0,005 poin dibandingkan September 2019 yang mencapai 0,380.

"Mesti ditinjau ulang konsep ekonomi kita. Gini ratio selebar itu saya kira enggak bisa dianggap remeh. Sebab akan ada efek sosial yang cukup serius nantinya jika tidak segera ditangani," kata anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto dalam keterangan tertulisnya, Selasa (16/2).

Darmadi menyarankan, program-program kebijakan ekonomi yang sudah dijalankan para menterinya harus dievaluasi secara detail. Sebab bila dilihat secara kasat mata, kebijakan Presiden Jokowi sudah cukup bagus seperti stimulus ekonomi berupa bantuan langsung dan lainnya.

Selain itu, politisi PDIP ini juga menilai konsep ekonomi pasar yang selama ini dijalankan terbukti tidak maksimal, terutama dalam menurunkan tingkat ketimpangan atau gini ratio.

"Yang ada banyak kelemahan di sana, buktinya gini ratio kita melebar. Basis ekonomi kita harus lebih dibangun dengan konsep gotong royong yang berpijak pada kepentingan rakyat dan negara, bukan pada pemusatan kekuatan modal pada sekelompok pengusaha di berbagai industri," tegasnya.

Ekonomi pasar, kata dia, tidak tepat dipraktikkan karena tidak efektif menurunkan kesenjangan dan ketimpangan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagaimana cita-cita bangsa.

"Jauh-jauh hari Thomas Piketty penulis buku Capital asal Prancis sudah mewanti-wanti bahwa sistem ekonomi berbasis pasar bebas atau berpaham neoliberalisme hanya akan memperlebar jarak antara si kaya dengan si miskin dan hanya menciptakan inequality," papar Darmadi.

"Mulai tinggalkan paham paham neoliberalisme dan lakukan perubahan gaya kebijakan ekonomi. Kembali ke konsep ekonomi yang dicita-citakan para pendiri bangsa seperti Bung Karno yang menginginkan ekonomi Berdikari seperti amanat Tap MPR XVI/Tahun 1998," tandasnya.