Berita

Din Syamsuddin/Net

Politik

Tokoh Tionghoa: Din Syamsuddin Memang Radikal Dalam Mencintai Kerukunan

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 09:30 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Sosok Din Syamsuddin memang dianggap radikal dalam mencintai kerukunan dan punya kontribusi di level nasional hingga dunia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua PP Permabudhi, Prof Philip K. Widjaja, yang memberikan testimoninya karena pernah bersama Din Syamsuddin dalam berbagai acara di dalam dan luar negeri.

"Bagaimana seorang yang diakui dunia, mempunyai kontribusi nyata dan konsisten selama puluhan tahun pada kerukunan dan perdamaian dunia, masih diragukan, masih disebut radikal? Menurut saya, memang radikal, beliau secara radikal mencintai kerukunan," ujar Philip kepada Kantor Berita Politik RMOL, Selasa (16/2).


Tokoh Tionghoa ini lantas membeberkan kontribusi nyata Din Syamsuddin. Mulai dari level nasional hingga ke level dunia.

Di Indonesia, kata Philip, Din Syamsuddin mendirikan Inter Religous Council (IRC) yang pimpinan dari enam agama duduk sebagai Presidium.

Ada MUI, PGI, KWI, PHDI, Permabudhi, Matakin, NU, dan Muhammadiyah. Jabatan Ketua Presidium pun dijabat bergiliran.

"IRC membuat para tokoh bisa duduk bersama untuk diskusi, dari diskusi telah mendekatkan hubungan baik dan saling pengertian, saling pengertian berlanjut menjadi saling menghormati, dan mencapai kerukunan antar agama," jelas Philip.

Selanjutnya, tutur Philip, di level Asia, Din Syamsuddin menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Asian Conference of Religons for Peace (ACRP) yang bermarkas di Tokyo. ACRP merupakan induk dari IRC se-Asia.

"Pak Din menjabat sebagai Sekjen, dan kepercayaan itu mengandung tugas dan tanggung jawab yang tidak lah ringan," ujar Philip.

Kemudian di level dunia, Din Syamsuddin menjabat sebagai Co-President Religons for Peace (RFP) yang bermarkas di UN Building, New York, yang merupakan induk dari IRC sedunia.

"Terakhir pertemuan akbar dunia diadakan di Jerman setahun sebelum pandemi, dan dihadiri utusan dan delegasi lebih dari 100 negara," pungkas Philip.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya