China Batasi Akses Data Corona, PM Boris Johnson Dorong Pembuatan Perjanjian Soal Pandemi

Dunia perlu memiliki sebuah perjanjian global mengenai pandemi guna memastikan transparansi data jika wabah kembali terjadi.

Demikian usulan yang disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson pada Senin (15/2). Usulan tersebut terkait dengan kekhawatiran yang terjadi saat ini, di mana China diduga memberikan akses terbatas untuk data wabah Covid-19 kepada tim ahli Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

"Saya pikir yang perlu dilihat dunia adalah kesepakatan umum tentang cara melacak data seputar pandemi zoonosis..., dan kami menginginkan kesepakatan bersama tentang transparansi," ujar Johnson, seperti dikutip Reuters.

"Menurut saya, salah satu ide menarik yang kami lihat dalam beberapa bulan terakhir adalah proposal untuk perjanjian global tentang pandemi," imbuhnya.

Johnson menjelaskan, dalam perjanjian tersebut, negara-negara penandatangan harus menjamin akses data yang mereka miliki untuk menghentikan pandemi kembali terjadi.

Menanggapi usulan tersebut, Presiden Dewan Eropa, Charles Michel menyatakan dukungannya kepada Johnson. Ia juga berkomitmen untuk bekerja sama untuk mewujudkan usulan tersebut.

Kendati begitu, belum diketahui apakah rencana perjanjian tersebut akan dibahas Johnson dalam pertemuan dengan negara-negara G7 pada Jumat (19/2).

Inggris, bersama Amerika Serikat, menjadi negara-negara yang vokal menyatakan keprihatinan atas keterbatasan akses yang diberikan China kepada tim penyelidik asal-usul virus corona yang dipimpin WHO.

Johnson juga mendukung seruan Presiden AS Joe Biden kepada China untuk memberikan lebih banyak data seputar wabah Covid-19 di Wuhan.

Pandemi Covid-19 pertama kali terdeteksi di Wuhan, China pada akhir 2019. Saat ini pandemi telah menewaskan lebih dari 2,4 juta orang di seluruh dunia.