Berita

Mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi/RMOL

Politik

Jokowi Soal Revisi UU ITE, Adhie Massardi: Berpikirnya Makin Ajaib Dan Enggak Jelas

SELASA, 16 FEBRUARI 2021 | 04:15 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Ada yang salah dalam memaknai Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Hal tersebut disampaikan mantan Jurubicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Adhie Massardi berkenaan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang membuka ruang untuk meminta DPR RI merevisi UU ITE bila tidak memberi rasa keadilan.

"Makin enggak jelas, cara berpikirnya makin ajaib. Tidak ada yang salah pada UU ITE atau UU apa pun," kata Adhie Massardi di akun Twitternya, Senin (15/2).


Menurut Adhie, yang jadi persoalan bukan pasal-pasal yang terkandung dalam UU ITE, melainkan pelaksanaannya oleh aparat berwenang. Hal itu diperparah dengan pola pikir para pejabat yang seringkali keliru dalam membedakan kritik dan hinaan.

"Yang tidak bisa memberikan rasa keadilan itu manusia pengendali UU alias aparat penegak hukumnya. Para pejabat juga norak, enggak bisa bedakan mana kritik mana hinaan. Harus pada belajar lagi," jelasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mempertimbangkan untuk meminta DPR RI merevisi UU ITE yang di dalamnya terdapat beberapa pasal karet. Pernyataan presiden ini pun telah ditanggapi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD.

"Pemerintah akan mendiskusikan inisiatif untuk merevisi UU ITE," kata Mahfud MD.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya