Berita

Mantan Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin/Net

Politik

Respons Laporan GAR ITB, Jazilul Fawaid: Anehnya Yang Diurus Label Radikal, Pak Din Track Recordnya Tokoh Perdamaian Dunia

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 14:17 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gerakan Anti Radikalisme alumni Institute Teknologi Bandung (GAR ITB) melaporkan tokoh MUI Din Syamsuddin kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Dasar laporan itu, GAR ITB menuding Din Syamsuddin sebagai seorang yang radikal sehingga perlu ditegur oleh pemerintah.

Menyikapi hal tersebut, Pimpinan MPR RI Jazilul Fawaid meminta KASN agar fokus terhadap pekerjaan utamanya dan tak perlu menanggapi pelaporan dari GAR-ITB.


“Lebih baik KASN fokus pada tugas utamanya agar ASN lebih profesional. Kayak kurang kerjaan saja, bukankah masih banyak ASN yang kurang profesional dan radikal malasnya, itu utamakan diurus,” tegas politisi yang karib disapa Gus Jazil kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (15/2).

Anggota Komisi III DPR RI ini justru merasa aneh dengan pelaporan GAR ITB terhadap Din Syamsuddin.

Menurutnya, Din Syamsuddin terkenal dengan dakwahnya yang sejuk, dan di mata dunia namanya masyhur sebagai penyampai pesan perdamaian baik di PBB maupun organisasi internasional lain.

“Anehnya kok yang diurus label radikal, dan lapor-lapor Pak Din yang sudah jelas track recordnya sebagai mantan Ketum Muhammadiyah dan tokoh perdamaian dunia,” bebernya.

Wakil Ketua Umum PKB itu malah mengatakan, KASN tidak memiliki kinerja yang jelas jika harus mengurus pelaporan GAR ITB tersebut.

Ia meminta masyarakat memperhatikan kinerja KASN yang ia nilai kurang terdengar perannya.

“Coba kita cermati bersama apa sih kinerja dan prestasi KASN selama ini, kok gak terdengar,” tandasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya