Berita

Anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto/Net

Politik

Kritik JK Dinilai KSP Provokatif, Demokrat: Kasihan Pemerintahan Jokowi

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 10:38 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Pernyataan pihak Istana melalui Tenaga Ahli Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Ade Irfan Pulungan, terkait kritikan Mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) disayangkan sejumlah pihak. Pihak KSP menyebut kritikan JK adalah upaya provokasi.

Terkait hal tersebut, anggota Komisi III DPR RI, Didik Mukrianto, merasa kasihan dengan Pemerintah era Presiden Joko Widodo (Jokowi). Saat Jokowi meminta dikritik oleh publik, pihak-pihak di lingkaran Istana justru cenderung 'berkuping tipis'.

"Kasihan pemerintahan Jokowi, di saat beliau ingin terus membangun kedekatan atau partisipasi publik, justru beberapa lingkaran terdekatnya sangat terkesan protektif," kata Didik Mukrianto kepada Kantor Berita Politik RMOL di Jakarta, Senin (15/2).

"Bukan hanya protektif, tapi berpotensi menjauhkan logika publik terhadap pemaknaan demokrasi dan kebebasan sipil," imbuhnya.

Lebih lanjut, politikus Partai Demokrat ini juga merasa prihatin dengan sikap pihak-pihak di lingkaran Istana dalam menghadapi kritik dari publik termasuk dari JK.

"Saya prihatin, jika ada lingkaran istana yang antikritik. Dan bahkan apriori terhadap event-event demokrasi termasuk mimbar-mimbar demokrasi yang digelar oleh beberapa masyarakat Indonesia, apalagi dilakukan oleh partai politik," pungkasnya.

Ade Irfan Pulungan sebelumnya menilai mantan Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK), terkesan ingin memprovokasi keadaan setelah melontarkan pertanyaan terkait kebebasan berpendapat berujung penangkapan.

"Jadi sangat ironis sekali saya katakan, jika Pak Jusuf Kalla menyampaikan itu, dan disampaikannya dalam forum suatu partai, sepertinya dia ingin memanas-manasi atau memprovokasi keadaan untuk bisa memberikan arah kepada partai tersebut," kata Ade dalam keterangan tertulisnya, Minggu (14/2).

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Bentuk Unit Khusus Pidana Ketenagakerjaan, Lemkapi sebut Kapolri Visioner

Kamis, 02 Mei 2024 | 22:05

KPK Sita Bakal Pabrik Sawit Diduga Milik Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 21:24

Rakor POM TNI-Polri

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:57

Semarak Hari Kartini, Srikandi BUMN Gelar Edukasi Investasi Properti

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:50

KPK Sita Kantor Nasdem Imbas Kasus Bupati Labuhanbatu

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:46

Sesuai UU Otsus, OAP adalah Pribumi Pemilik Pulau Papua

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:33

Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada Global CSR dan ESG Summit 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:21

Pabrik Narkoba di Bogor Terungkap, Polisi Tetapkan 5 Tersangka

Kamis, 02 Mei 2024 | 20:15

Ahmed Zaki Harap Bisa Bermitra dengan PKB di Pilgub Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:50

PP Pemuda Muhammadiyah Gelar Tasyakuran Milad Songsong Indonesia Emas

Kamis, 02 Mei 2024 | 19:36

Selengkapnya