Berita

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi/RMOL

Politik

Obral Gelar, Adhie Massardi: Independensi Kampus Harus Dikembalikan Untuk Hentikan Kerusakan Berpikir

SENIN, 15 FEBRUARI 2021 | 01:44 WIB | LAPORAN: DIKI TRIANTO

Sudah saatnya independensi kampus di Indonesia kembali ditegakkan.

Hal itu ditegaskan Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB), Adhie Massardi yang merasa resah keberadaan kampus seakan berubah sebagai tempat untuk mengobral gelar bagi para pejabat dan politisi Tanah Air.

Menurut Adhie, independensi kampus penting dikembalikan untuk menjaga marwah sekolah tinggi sebagai tempat bebas dari intervensi.


"Independensi kampus harus segera dikembalikan agar kerusakan pola berpikir (kebebasan) akademis tak lanjut. Sudah dijadikan sarang buzzeRp, eh tambah ngobral gelar bagi pejabat (penguasa politik)," kata Adhie Massardi di akun Twitternya, Senin (15/2).

Dalam tulisannya, mantan Jurubicara Presiden keempat RI, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini turut menyertakan laporan Majalah Tempo terkait 'Obral Doctor Honoris Causa'.

Tercatat, sudah tak terhitung para politisi tanah air yang mendapat gelar doktor honoris causa atau ggelar kehormatan yang diberikan universitas atau perguruan tinggi kepada seseorang yang dianggap berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

"Biarkan rektor dipilih dalam forum internal, dan hidupkan lagi dewan mahasiswa!" tegas Adhie Massardi.

Salah satu yang belakangan disorot adalah pemberian gelar kepada mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Nurdin Halid. Pada Kamis lalu (11/2), Universitas Negeri Semarang (Unnes) mengukuhkan Nurdin Halid sebagai doktor kehormatan di bidang industri olahraga.

Pemberian gelar tersebut pun memantik protes dari sejumlah pihak, termasuk dari mahasiswa Unnes yang menggelar demo di depan rektorat kampusnya, Kamis lalu (11/2). Mereka memprotes pemberian gelar doktor honoris causa kepada Nurdin Halid karena sosoknya yang dianggap kontroversial lantaran berstatus eks narapidana kasus korupsi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya