Pemerintah disarankan tidak menutup mata pada realitas kemunduran demokrasi dan kebebasan sipil yang terjadi saat ini.
Dosen Ilmu Politik & International Studies, Universitas Paramadina A. Khoirul Umam mengatakan pemerintah terkesan aneh karena menyatakan butuh kritik, tapi di sisi lain sebagian besar para pengkritik merasa takut dengan serangan para buzzer yang ditengarai terafiliasi pendukung rezim.
"Aneh kalau pemerintah merasa butuh kritik, sedangkan para pengkritiknya ketakutan karena praktik kriminalisasi dan harus menghadapi serangan buzzer yang membab buta. Tidak baik menutup mata pada realitas demokrasi seperti ini," kata Umam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu malam (14/2).
Umam mengatakan, dengan berpura-pura tidak tahu pada realitas kemunduran demokrasi itu, maka pemerintah sama saja dengan bersikap diam atau mendiamkan praktik pengkebirian kebebasan sipil itu terjadi di depan mata.
Padahal, kata alumni School of Political Science & International Studies University of Queensland, Australia itu, kebebasan sipil merupakan fondasi dari kuatnya pengawasan publik dalam sebuah proses politik dan pemerintahan.
Pendapat Umam, kKalau kritisisme masyarakat dikebiri, maka imbasnya proses pengawasan publik akan lemah.
"Implikasinya, selain indeks demokrasi turun, praktik korupsi juga semakin meraja lela. Para koruptor merasa bebas melakukan apa saja, karena seolah terlindungi", katanya.
Analisa Umam bukan tanpa data, ia kemudian menunjukkan data terjunnya indeks persepsi korupsi Indonesia yang dirilis Transparency International pada kahir Januari 2021 lalu.
Umam menyarankan pada pemerintahan Joko Widodo agar segera sadar dan secepatnya melakukan mitigasi yang serius dengan mencegah praktik-praktik politisasi penegakan hukum dan mobilisasi buzzer yang justru hanya menciptakan kerusakan tatanan demokrasi yang selama ini diperjuangankan bersama.
"Berpura-pura tidak tahu hanya menghasilkan pembusukan demokrasi. Pemerintah harus lebih tegas. Tertibkan elemen-elemen itu agar demokrasi tidak berjalan timpang," ujar Umam.
Saat menyampaikan sambutan pada Hari Pers Nasional, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa kritik masyarakat kepada pemerintah sangat diperlukan.
Sementara itu, banyak anggota masyarakat dan para aktivis dari kalangan masyarakat sipil (civil society) merasa kebebasan sipil semakin terkebiri karena sikap represif melalui kriminalisasi dan serangan buzzer yang nampak membabi buta.
