Berita

Founder Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku), Kristan/Net

Politik

Generasi Muda Khonghucu Indonesia Kutuk Keras Tuduhan Radikal Yang Dialamatkan Pada Din Syamsuddin

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 21:45 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Generasi Muda Khonghucu Indonesia (Gemaku) mengutuk keras tudingan yang menyebut tokoh Muhammadiyah Din Syamsuddin adalah tokoh radikal.
 
Founder Gemaku, Kristan mengatakan, narasi isu yang menyebut tokoh sekelas Din Syamsuddin ialah tokoh radikal yang memiliki makna negatif adalah sebuah narasi yang sangat tak berdasar.

Menurut Kristan, Din Syamsuddin merupakan tokoh moderasi beragama yang sudah sejak lama bersama-sama dengan para tokoh lintas agama memperjuangkan Kebhinekaan dan Pancasila.


"Sebagai sebuah bangsa jangan lah kita mudah menjudge sesama anak bangsa hanya karena sebuah perbedaan pemikiran," ujar Kristan kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (14/2).

Gemaku kata Kristan, menguruk keras terhadap tuduhan yang diarahkan kepada Din Syamsuddin.

"Generasi Muda Khonghucu Indonesia mengutuk keras narasi-narasi tak berdasar fakta seperti demikian dan berharap justru penegak hukum mengorek informasi lebih dalam sesungguhnya siapa orang-orang yang ada dibalik hal-hal seperti demikian," tegasnya.

Karena menurut Kristan, melihat track record tokoh sekelas Din Syamsuddin, tidak mempunyai ingin mengkhianati negara dengan dalih radikal.

Kristan pun menilai, adanya grand design dibalik tuduhan itu semua dengan bertujuan untuk memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Pemerintah dan elemen masyarakat harus dapat membongkar hal ini semua. Jikalau hal ini tidak dibuka selebar-lebarnya, hal ini justru bisa menjadi bumerang untuk kita semua sebagai anak-anak bangsa," terangnya.

Kristan pun menambahkan, adanya penilaian saat ini bahwa pemerintah anti terhadap demokrasi dan perbedaan pendapat harus dilawan dengan bukti nyata.

Dia curiga jika ternyata ada pihak yang memang memanfaatkan pemerintahan itu sendiri untuk memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

"Generasi Muda Khonghucu Indonesia melihat dengan baik Pak Din sebagai tokoh lintas agama yang berjuang untuk semangat perdamaian dan Kebhinekaan. Terbukti beliau pernah menjadi utusan khusus Presiden dialog dan kerjasama antaragama dan peradaban," jelasnya.

Sambungnya, adanya perbedaan pandangan antara Din Syamsuddin dengan pemerintah dalam situasi demokrasi merupakan sebuah dinamika yang wajar.

Akan tetapi masih kata Kristan, semua pihak harus bisa menyelesaikannya secara bijaksana dan dengan cara kekeluargaan.

"Gemaku hari ini merasa bersedih jika para tokoh bangsa harus saling di 'bully', dipersekusi hanya karena saling perbedaan pendapat di antara mereka. Karena Pak Din dan pemerintah sesungguhnya punya cita-cita yang sama yaitu ingin Indonesia lebih baik dimasa yang akan datang," tuturnya.

Dengan demikian, Kristan mengimbau kepada setiap elemen bangsa mampu untuk berintrospeksi diri dengan arif dan bijaksana di tengah mudahnya disintegrasi bangsa akibat proxy war di era digital saat ini.

"Perbedaan pendapat hendaknya disikapi sebagai bagian demokrasi dan keniscayaan, cara-cara yang bisa membuat disintegrasi bangsa hendaknya direduksi sekecil mungkin," pungkasnya.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya