Berita

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari/Net

Politik

Jokowi Minta Kritik Pedas, PKS: Revisi UU ITE Dulu!

MINGGU, 14 FEBRUARI 2021 | 19:25 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Wakil Sekretaris Jenderal PKS Ahmad Fathul Bari meminta Presiden Joko Widodo membuktikan keseriusan ajakan untuk melancarkan kritik ke pemerintah dengan melakukan revisi terhadap UU ITE.

Menurut Fathul Bari, sudah saatnya dilakukan revisi terhadap UU ITE, karena pada aplikasinya banyak sekali kasus memidanakan seseorang karena alasan pencemaran nama baik, penghinaan, dan ujaran kebencian yang justru mengarah kepada pembungkaman suara kritis dari publik.

Hal itu, kata dia, bertolak belakang dengan semangat UU ITE di awal yang dibuat untuk menjerat para pelaku yang melakukan tindak pidana penipuan secara online.

"Pernyataan Presiden Jokowi yang meminta agar pemerintah dikritik harusnya dijawab dengan upaya beliau agar unsur pemerintah dan aparat lainnya terbuka terhadap berbagai kritik, menutup kemungkinan penggunaan UU ITE untuk membungkam kritik publik," kata Fathul Bari kepada wartawan, Minggu (14/2).

"Serta melalukan inisiatif untuk melakukan revisi terhadap beberapa pasal "karet" dalam UU ITE, baik inisiatif dari unsur pemerintah dan juga mendorong inisiatif mayoritas parpol koalisi pemerintah dari unsur DPR untuk bersama-sama melalukan revisi," imbuhnya.

Fathul menyebutkan, dalam kenyataan di lapangan, berdasarkan data SAFEnet tahun 2016-2020, tingkat penghukuman pada UU ITE cukup tinggi.

Yakni sebanyak 744 perkara (96,8 persen) dan pemenjaraannya sebanyak 676 perkara (88 persen), yang banyak memakan korban dari dari kelompok kritis seperti jurnalis, aktivis, dan pembela HAM, bahkan para pelapornya lebih banyak dari kalangan pejabat publik.

Hal tersebut, papar dia, juga menjadi cerminan dari dua hasil rilis terkait Corruption Perception Index dari Transparency International dan Democracy Index dari Economist Intelligence Unit yang keduanya menunjukkan hasil menurun bagi Indonesia.

"Bahkan angka indeks demokrasi terburuk selama 14 tahun terakhir, dan keduanya sama-sama menyiratkan adanya kualitas demokrasi yang kurang baik karena suara kritis publik yang kurang didengarkan bahkan seolah dibungkam, yang salah satunya mungkin terjadi karena kekhawatiran adanya pemidanaan menggunakan UU ITE ketika mau menyampaikan kritik,” tandasnya.

Populer

PDIP: Daripada Beli Peternakan Di Belgia, Erick Thohir Sebaiknya Kelola BPTUHPT Padang Mengatas

Senin, 19 April 2021 | 14:47

Polisi Korea Selatan Tangkap Alumni ITB, Tersangkut Kasus Transaksi Elektronik

Senin, 19 April 2021 | 19:19

Rocky Gerung: Bocoran Bambang Brodjonegoro Menunjukkan Presiden Memang Cuma Petugas Partai

Selasa, 13 April 2021 | 12:50

Natalius Pigai: Sejak Dilantik Jubir Presiden, Baru Kali Ini Komentar Fadjroel Terbaik

Senin, 19 April 2021 | 00:38

Erdogan Marah Dijuluki Diktator, Turki Langsung Bekukan Pembelian Helikopter Dari Italia

Senin, 12 April 2021 | 08:45

Pilih Jalur PTUN Terkait Demokrat, Moeldoko Diprediksi Akan Temui Jalan Buntu

Sabtu, 17 April 2021 | 19:42

Soal Perkara Habib Rizieq, Untung Pandemi, Kalau Tidak Masyarakat Sudah Tumpah Karena Marah

Sabtu, 17 April 2021 | 22:14

UPDATE

Turki Bersedia Bersahabat Dengan Mesir, Tapi Tetap Tak Terima Ikhwanul Muslimin Dicap Kelompok Teroris

Kamis, 22 April 2021 | 06:29

Putin: Siapa Pun Yang Memprovokasi Rusia Dan Melewati Garis Merah, Dia Akan Menyesal

Kamis, 22 April 2021 | 06:12

Polemik Vaksin Nusantara, Melki Laka Lena: Komunikasi Peneliti Dan BPOM Enggak Jalan

Kamis, 22 April 2021 | 06:01

Pesimistis Rizal Ramli, Cita-cita Indonesia Bebas Krisis Mustahil Karena Menteri Keuangan Terbalik

Kamis, 22 April 2021 | 05:41

Dibanding Menteri Lain, Airlangga Paling Loyal Kepada Presiden Jokowi

Kamis, 22 April 2021 | 05:15

Dahlan Iskan: Bapaknya Vaksin Nusantara Itu AS, Ibunya Indonesia

Kamis, 22 April 2021 | 04:43

Tumbuh 20 Persen

Kamis, 22 April 2021 | 04:30

Adhie Massardi: Erick Thohir Cukup Bersihkan Orang-orang Islamophobia Di BUMN Sebagai Kado Lebaran Terindah

Kamis, 22 April 2021 | 04:08

Ada Skenario Untuk Memecah Umat Islam Di Balik Tingkah Jozeph Paul Zhang

Kamis, 22 April 2021 | 03:26

Dugaan Korupsi Dana Ponpes, Kejati Diminta Fokus Periksa Pejabat Biro Kesra Dan Presidium FSPP

Kamis, 22 April 2021 | 02:35

Selengkapnya